TEMPO.CO, Jakarta - Guna menindaklanjuti dan menyelidiki kondisi polusi udara Jakarta yang memburuk, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan bahwa komisi nya akan membentuk panitia kerja (panja).
Panja akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku mitra kerja Komisi IV DPR RI. Panja yang bertujuan mencari solusi permasalahan udara di ibu kota, rencananya dibentuk pekan depan dalam forum rapat kerja.
"Nanti, panja itu kami umumkan waktu rapat kerja dengan LHK, rencananya minggu depan," kata Sudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dilansir dari Antara.
DIkutip dari setkab.go.id, sebagai informasi, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menginstruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jabodetabek menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) untuk mengurangi kadar polusi udara.
Kebijakan itu ada dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada Wilayah Jabodetabek. Intruksi Mendagri tersebut mulai berlaku tanggal 22 Agustus 2023 sampai waktu yang ditentukan berdasarkan hasil evaluasi.
Terkait kebijakan tersebut, Sudin menilai uji coba kebijakan WFH bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya sekadar solusi jangka pendek, sehingga diperlukan solusi jangka panjang dalam mengatasi polemik polusi udara.
Sebelumnya, Jakarta mendapat predikat sebagai kota paling berpolusi di dunia. Merujuk data IQAir, saat ini indeks kualitas udara di Jakarta mencapai 137, dengan polutan utama PM 2,5, serta nilai konsentrasi 50 mikrogram per meter kubik, kemarin.
Belakangan polusi udara Jakarta yang menahun membuat kota ini selalu masuk 10 besar kota dengan kualitas terburuk sejak Mei 2023.
ANTARA | IQAIR | SETKAB
Pilihan editor: Polusi Udara Jakarta, Politikus PDIP Usul Ganjil Genap Mobil Berlaku 24 Jam
