TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menganggap sebutan "Pak Lurah" yang disematkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan candaan. Jokowi sebelumnya menyinggung mengenai sebutan tersebut dalam pidatonya di Rapat Tahunan MPR RI hari ini, Rabu, 16 Agustus 2023.
Dalam pidatonya itu, presiden menyebut sebutan Pak Lurah diucapkan politikus hingga pimpinan partai saat membahas soal restunya kepada salah satu sosok capres dan cawapres
"Ada perumpamaan semua harus atas persetujuan 'Pak Lurah', saya kira sebagai sebuah jokes saja, ada science of human bagus juga di negeri ini ya kan," kata Surya Paloh di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Agustus 2023.
Surya Paloh tak mau menanggapi serius soal sebutan Pak Lurah tersebut. Dia lebih tertarik membahas soal pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan bonus demografi yang juga disinggung presiden. Menurut dia, Indonesia bisa menjadi luar biasa jika target pembangunan manusia bisa tercapai sesuai yang diucapkan presiden.
"Itu luar biasa sebenarnya kalau bisa kita capai, permasalahannya apakah kita menganggap pikiran dan harapan-harapan tadi, target-target tadi itu cukup berbasis pada realisme yang ada, realistik kah, atau memang itu hanya sekedar memacu motivasi kita?" kata Paloh.
Jokowi singgung soal sebutan Pak Lurah
Sebelumnya, Jokowi mengaku bingung dengan kode 'Pak Lurah' yang dicap kepada dirinya. Dia mengaku mengetahui kode tersebut setelah mendengar dari politikus soal restu Pak Lurah kepada calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024.
"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi saat berpidato di Rapat Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat.
Dia menyebut sebutan Pak Lurah merupakan kode yang dibuat para politikus dan partai politik untuk dirinya. Ia lantas membantah cap tersebut.
"Ya saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya Presiden RI. Ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.
Presiden juga menyatakan dirinya bukan ketua umum partai politik dan bukan ketua koalisi partai. Sehingga, ia merasa tidak tepat jika ada pihak yang membahas soal restunya kepada salah satu pasangan capres-cawapres.
"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi, bukan wewenang Pak Lurah," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi paham bahwa sudah nasibnya sebagai seorang presiden dijadikan alibi, tameng, bahkan bahan kampanye para politikus. Dia menyebut hal itu bisa dilihat dari banyaknya foto dirinya yang dipasang di berbagai tempat. Foto-foto yang terpampang tersebut, kata Jokowi, juga disertai foto sosok capres yang bakal berlaga di Pilpres 2024.
"Ada disebelahnya bareng Capres. Ya, saya kira ndak apa, boleh-boleh saja," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Partai NasDem bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Sejumlah pihak menilai Anies merupakan capres yang tak mendapatkan dukungan dari Jokowi ketimbang dua calon lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
