TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pehubungan Budi Karya menjelaskan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan kebijakan 4 in 1 untuk mengatasi polusi udara Jakarta. Hal ini Budi sampaikan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat.
"Utilitas kendaraan ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal dua orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1. Jadi katakan lah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok, mereka bersama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya menurun," kata Budi Karya di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 Agustus 2023.
Selain itu, Budi mengatakan bakal bekerja sama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan pihak kepolisian untuk memberlakukan law enforcement uji emisi. Menurut Budi, kendaraan yang tidak lolos uji emisi tidak memiliki hak berkendara di jalanan.
Pihaknya juga bakal mendorong agar ekosistem kendaraan listrik diperbanyak di Jakarta, sehingga pemilik kendaraan bebas emisi tersebut akan bertambah.
"Kami juga minta kepada PLN menambah penyediaan SPKLU yang bisa digunakan, karena itu sudah ada Pergubnya supaya yang beli kendaraan listrik bisa mendapatkan itu," kata Budi.
Dalam rapat hari ini, Jokowi memberikan sejumlah instruksi kepada para menterinya hingga gubernur untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan. Rapat tersebut dipimpin oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 14 Agustus 2023.
Dalam pembukaan rapat, Jokowi menjelaskan soal kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Menurut Jokowi, hal ini diakibatkan kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.
"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi dalam arahannya, Senin.
Jokowi kemudian meminta ada rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek. Kepala Negara juga meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak.
"Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain," kata Jokowi.
Untuk jangka menengah, Jokowi meminta para menterinya konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Ia mencontohkan LRT dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bakal segera beroperasi untuk umum harus digenjot pemakaiannya.
Terakhir, Jokowi meminta agar ada penguatan mitigasi terhadap perubahan iklim. Ia meminta agar dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Ia juga meminta agar publik diedukasi soal polusi udara tersebut.
Dari pantauan Tempo, rapat itu dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Selain itu juga hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pilihan Editor: Golkar - PAN Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Dianggap Political Endorsement Jokowi
