TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan pihaknya bakal memproses hukum Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Kedua TNI aktif itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang di Basarnas.
"Yang jelas TNI tidak melindungi personelnya yang melakukan tindak pidana. Itu pasti akan diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. KPK kan yang memiliki alat buktinya. Kemarin kan udah diserahkan ke kami untuk dilaksanakan penyidikan," ujar Yudo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.
Bakal diusut tuntas
Yudo menyebut kasus ini bakal diusut tuntas, meski perwira yang terjerat kasus ini merupakan jenderal bintang tiga. Ia meminta kepada masyarakat untuk percaya dan tidak menganggap diambil alihnya kasus ini oleh TNI karena ingin melindungi anggotanya. Menurut Yudo, pengambilalihan dilakukan karena UU Peradilan Militer mengharuskannya.
"Ini kan bukan hal yang pertama di TNI, kasus waktu satelit juga ditangani, sama dijatuhkan hukuman yang maksimum. Terus juga yan Bakamla dijatuhkan maksimum. Mana lagi? Gak ada. Makanya jangan ada ketakutan, mari kita monitor bersama-sama," kata Yudo.
Yudo mengatakan Puspom TNI sudah berkoordinasi dengan KPK soal kasus ini. Ia memastikan meski kasus Henri dan Afri diselesaikan melalui UU Peradilan Militer, namun proses peradilannya bakal dibuat terbuka.
"Kalau dipantau silakan para media memantau itu. Kan selama ini seperti itu. Yang sudah terjadi sebelumnya kan juga tidak ada kan peradilan militer yang tertutup? Seperti untuk tindak pidana korupsi ya," kata Yudo.
