TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan menekankan agar KKIP senantiasa mendukung peningkatan kemandirian industri pertahanan. Menurut Prabowo, hal tersebut berangkat dari pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang mengatakan paradigma belanja pertahanan harus menjadi suatu investasi, sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi nasional.
"Dalam UUD 1945 pada pembukaan, menempatkan pertahanan sebagai tujuan bernegara yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini tujuan nasional,” kata Prabowo dalam Rapat Pleno KKIP lewat keterangan tertulis, Kamis, 3 Agustus 2023.
Rapat Pleno turut dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dalam rapat, Prabowo menekankan perlunya rekomendasi dan evaluasi dari KKIP dalam semua pembelian alutsista.“Hal ini agar menjamin Indonesia diuntungkan dari segala aspek dalam setiap kesepakatan pembelian alutsista,” ujarnya.
Prabowo juga melakukan dialog interaktif dengan para peserta rapat, yaitu pembina industri pertahanan, pelaku industri pertahanan dan pengguna alpalhankam. Tujuan dialog interaktif tersebut untuk kesiapan dan kendala-kendala yang ada dalam mengimplementasikan arahan-arahan dari Presiden Jokowi.
Nantinya dari Rapat Pleno 2023 dibawa sebagai Laporan kepada Presiden RI selaku Ketua KKIP dalam Sidang KKIP yang akan diselenggarakan pada akhir 2023. Dalam Rapat Pleno KKIP, didampingi Wakil Menhan RI Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra selaku Sekretaris KKIP, Katimlak KKIP Letjend TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto. (Biro Humas Setjen Kemhan).
Selain Menteri BUMN, Rapat Pleno juga dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Agus Andrianto. “Saya berterima kasih atas kehadiran pada Rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) kali ini,” ucap Prabowo.
Pilihan Editor: Survei SMRC: 40 Persen Publik Nilai Jokowi Dukung Ganjar dan 28 Persen Dukung Prabowo
