TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika mendapat dukungan dari anggota partai beringin tersebut.
“Kalau didukung, mau,” kata dia usai menghadiri Penandatanganan MoU Program HEAL di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali, di Denpasar, Selasa, 25 Juli 2023.
Meski mengaku siap menjadi Ketum Partai Golkar, politikus yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyampaikan tak ada kepentingan yang terlalu besar untuk menduduki jabatan tersebut, bahkan dirinya tak tahu menahu siapa saja yang hendak maju.
Santer diwacanakan ingin menggeser posisi Airlangga Hartarto, Luhut meluruskan bahwa dirinya tak memiliki masalah pribadi dan hanya akan menunggu keputusan partai.
Belakangan, ia mengaku kerap didatangi senior-senior Partai Golkar, meski enggan menjawab isi dari pertemuan-pertemuan tersebut.
“Airlangga itu teman baik saya, tidak ada masalah. Soal itu tadi (menjadi Ketum Partai Golkar) biarkan saja mekanisme mereka jalan, saya nunggu saja, tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ,” ujar Luhut Binsar.
Ketika disinggung soal elektabilitas partai yang menurun seperti pada hasil survei Indikator Politik Indonesia, yaitu 9,2 persen berdasarkan survei tatap muka, Luhut juga tak ingin menyalahkan siapa pun, termasuk Airlangga Hartarto.
Menurutnya, kondisi ini justru semestinya diisi dengan upaya perbaikan di tubuh Partai Golkar, dan elite partai memegang kendali besar dalam hal ini.
Sebelumnya di Jakarta, Rabu, 12 juli 2023, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) pantas menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Penilaian itu disampaikan karena tiga ormas pendiri Partai Golkar, yaitu Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) meminta Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum DPP Golkar.
Pilihan Editor: Periksa Airlangga 12 Jam, Kejagung Dalami soal Kebijakannya Atasi Kelangkaan Minyak Goreng
