TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengungkapkan dua hal yang mengganggu pertumbunhan ekonomi di Indonesia saat ini. Padahal, menurut dia, Indonesia tengah mengalami banyak kemajuan berkat pesatnya pembangunan infrastuktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ganjar menilai pembangunan infrastruktur itu seharusnya membuat perpindahan barang dan masyarakat menjadi semakin cepat sehingga pertumbuhan ekonomi jadi merata.
"Ada saja selalu yang umpama pungli masih ganggu, korupsi masih ganggu, dan birokrasi yang ribet masih ganggu. Bisnis (jadi) belum berjalan dengan baik," kata Ganjar dalam tampilan visual di Acara IDE Conference, Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2023.
Ganjar mengaku sudah banyak berbicara dengan investor dan pengusaha. Menurut dia, mereka rata-rata menyatakan pemerintah banyak memberikan insentif hingga penataan regulasi yang lebih baik. Namun, Ganjar menyebut para pengusaha tersebut memerlukan kepastian penegakan hukum.
Butuh komitmen untuk memudahkan investor
Selain penegakan hukum terhadap tindak pungli dan korupsi, Ganjar juga menyebut pemerintah juga harus berkomitmen dengan kebijakan memudahkan para investor. Ia mencontohkan baru saja berbicara dengan investor asal Korea Selatan yang ingin membuat pabrik kaca di Jawa Tengah. Mereka akan memulai produksi pada April 2023 dan memerlukan infrastuktur yang memadai.
"Maka kami berbicara dengan Pak Menko, tolong komitmen JETP (Just Energy Transition Partnership) dipercepat, tolong komitmen gas di 6 USD segera diskeskusi, karena komitmen kita akan dilihat investor," kata Ganjar.
Butuh kepemimpinan yang kuat untuk berantas korupsi
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyebut kepemimpnan yang kuat sebagai kunci dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ganjar mengaku memiliki pengalaman sedikit dalam pemberantasan korupsi, meskipun baru dalam kapasistasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah.
"Kami bertanya pada masyarakat problem yang sama, problemnya birokrasi yang bertele-tele dan korupsi, lalu saya buat slogan tidak korupsi, tidak nipu, jadi harus (dimulai) dari paling atas, siapapun pemimpinnya, ya saya," kata Ganjar.
Lebih lanjut, dia bercerita mencopot dua kepala dinas yang terindikasi melakukan korupsi. Tindakan itu Ganjar klaim dilihat oleh banyak pihak dan menjadi contoh keseriusan dirinya memberantas korupsi. Setelah situasi di pemerintah sudah kondusif karena ketegasannya, Ganjar mengatakan giliran posisi penegak hukum yang harus diperkuat.
Sebab, jika posisi penegak hukum masih lemah, Ganjar menyebut tindak korupsi akan kembali terulang.
"Dan hari ini posisi (penegak hukum) sedang tidak bagus, maka jadi PR Jokowi untuk menuntaskan itu dan suka tidak suka, penguatan penegak hukum mesti digedor. Kekuatan masing-masing penegak hukum untuk refomasi di kejaksaan, kepolisian KPK, termasuk akhirnya di pengadilan," kata Ganjar.
Seperti diketahui, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Indeks yang dikeluarkan oleh Transparency International itu merupakan salah satu tolak ukur penilaian pemberantasan korupsi di berbagai negara. Dalam laporan terakhirnya, Trasnparency International menyebut Indonesia hanya mendapatkan skor 34 dari skala 0 hingga 100. Indonesia bahkan mendapat label negara paling korup di Asia Tenggara nomor 5, jauh tertinggal dari Singapura, Malaysia, Vietnam, Timor Leste dan Thailand.
Meskipun Ganjar Pranowo sudah berupaya memberantas korupsi, Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2021 menyebut bahwa Jawa Tengah menjadi satu dari 10 provinsi paling korup di Indonesia.
