TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia merespons soal namanya yang disebut sebagai salah satu calon Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Penggantian Airlangga tersebut diusulkan oleh Dewan Pakar Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa alias Munaslub karena beberapa pertimbangan.
Mengetahui namanya masuk dalam radar tersebut, Bahlil hanya merespons santai dan singkat.
"Biasa itu biasa, nanti ya, nanti (direspon lagi)," ujar Bahlil di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023.
Bahlil menyatakan tidak bisa menanggapi lebih jauh soal isu tersebut. Ia menyatakan tengah ditunggu rapat yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut pihaknya telah menggelar rapat internal di kediaman Agung Laksono pada Ahad, 6 Juli 2023. Ridwan menyebut Dewan Pakar juga merekomendasikan sejumlah nama yang cocok menggantikan Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar Munaslub digelar.
Beberapa sosok yang dinilai bisa menggantikan Airlangga itu, antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud Md. Kemudian juga ada nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu aja ada Pak Bamsoet, ada saya, ada Agun Gunanjar Sudarsa,” kata Ridwan.
Singgung elektabilitas Airlangga
Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut. Pasalnya, menurut dia elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen.
"Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.
Ridwan mengakui jika pada tahun lalu, Golkar menjalin kerja sama dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan dalam Koalisi Indonesia Bersatu untuk menghadapi Pilpres 2024. Namun, kata dia, KIB juga tak kunjung mengumumkan capres maupun cawapres.
Adapun PPP telah mendeklarasikan dukungannya kepada valon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Partai kabah itu juga meneken kerja sama politik dengan PDIP untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut.
“Belum jelas arahnya KIB itu. Ada yang sudah mendukung yang lain, ada yang masih belum, ada yang masih menunggu. Nah ini kita akan evaluasi,” kata Ridwan.
Berbagai lembaga survei memang menyatakan bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto tidak cukup kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024. Elektabilitas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi cawapres. Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar pada tahun lalu.
M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA
Pilihan Editor: Pilpres 2024, Begini Peta Persaingan Capres Hasil Survei Terbaru LSI