TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menanggapi kabar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang disebut-sebut ditujukan mengganti arah pencapresan Ketua Umum Airlangga Hartarto. Nurul dengan tegas menolak adanya Munaslub tersebut dan menyatakan dukungannya kepada kepemimpinan Airlangga.
Dia menegaskan internal partai beringin masih solid hingga saat ini. Nurul turut menampik jika ada konflik yang menerpa Partai Golkar.
"Partai Golkar tetap solid, dari semua elemen solid, tidak ada konflik,” kata Nurul dalam keterangannya, Kamis, 13 Juli 2023.
Menurut Nurul, Airlangga sudah menjalankan kerja-kerja politik sebagai Ketua Umum dengan tepat. Ketimbang berfokus mengurusi Munaslub, Nurul menyebut Golkar tengah berfokus mempersiapkan mesin jelang Pemilihan Umum 2024.
"Sebaiknya semua berpikir jernih bahwa untuk menuju ke Pemilu 2024 tinggal 7 bulan lagi. Kami melihat apa yang dilakukan Bapak Ketua Umum dengan melakukan banyak pekerjaan politik sudah benar adanya," kata dia.
Senada dengan Nurul, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menyebut internal partainya tetap guyub hingga saat ini. Menurut dia, tidak ada satupun daerah yang hendak mengusulkan Munaslub digelar.
“Sudah saatnya kita ini tidak ada gonjang-ganjing,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.
Sebelumnya, kabar Munaslub mencuat dari anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Dewan Pakar sebelumnya menggelar Rapat Pleno VIII pada Ahad, 9 Juli 2023.
Salah satu agenda rapat, kata Ridwan, mengevaluasi pencapresan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pada musyawarah nasional Golkar 2019 lalu, Airlangga didapuk sebagai calon presiden usungan partai.
Revisi pencapresan Airlangga disebut Ridwan dilakukan melalui munaslub. Tak hanya pencapresan, Ridwan menyebut peluang pergantian Ketua Umum bisa turut terjadi dalam munaslub.
“Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain. Tapi berpeluang juga karena munaslub maka pergantian Ketum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara,” kata Ridwan saat dihubungi, Ahad, 9 Juli 2023.
Dia bercerita, keputusan munas 2019 lalu tidak membawa kejelasan terhadap arah Partai Golkar saat ini. Toh elektabilitas Airlangga, sejak diusung jadi capres, disebut Ridwan tidak sampai 1 persen.
“Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan,” kata dia.
Pilihan Editor: Pilpres 2024, Begini Peta Persaingan Capres Hasil Survei Terbaru LSI
