TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, mengungkapkan hasil penyelidikan soal dugaan 34 juta data paspor bocor yang menyeruak beberapa waktu lau. Dia menyatakan bahwa data yang bocor dan diperjualbelikan itu bukan data yang digunakan oleh Ditjen Imigrasi saat ini.
Silmy menyatakan, hasil penyelidikan sementara tak menemukan adanya kebocoran data tersebut. Penyelidikan itu dilakukan tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SISTIK) dan Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Hasil penyelidikan sementara menunjukkan tidak ada data biometrik paspor RI yang bocor. Data biometrik paspor serta data dukung permohonan paspor semua aman,” kata Silmy dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.
Bukan data biometrik, hanya data teks
Dia menyatakan bahwa data yang bocor dan diperjualbelikan itu bukan data biometrik seperti wajah, sidik jari, dan sebagainya seperti. Dia mengatakan data yang diduga bocor tersebut adalah data teks, di mana struktur datanya bukanlah data yang digunakan oleh Ditjen Imigrasi saat ini.
Silmy pun memastikan pihaknya akan terus memperketat keamanan data yang ada. Dia menyatakan, Ditjen Imigrasi akan menerapkan standar ISO 27001-2022.
“Sertifikat ISO tersebut akan terbit di bulan Juli (2023) ini. Ditjen Imigrasi terus meningkatkan keamanan data yang dimiliki,” kata dia.
Dia menjelaskan, ISO 27001-2022 merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi yang menyediakan daftar persyaratan kepatuhan yang dapat disertifikasi oleh organisasi dan profesional.
Standar ISO tersebut membantu organisasi dalam membangun, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).
Silmy Karim menambahkan, saat ini data paspor RI disimpan di Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Ditjen Imigrasi berkoordinasi dengan Kemenkominfo dan BSSN guna pemeliharaan dan peningkatan keamanan database Imigrasi.
Masyarakat diminta tak cemas
Karena itu, Silmy mengimbau masyarakat Tanah Air tidak perlu cemas dan khawatir dalam memberikan data pribadi untuk keperluan pembuatan paspor.
“Masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir apabila ingin mengajukan permohonan paspor RI dan mengunggah data pribadinya untuk kepentingan tersebut,” kata Silmy.
34 data paspor Indonesia diperjual belikan senilai Rp 150 juta
Polemik data paspor bocor tersebut pertama kali diungkapkan oleh praktisi keamanan siber Teguh Aprianto pekan lalu. Hal itu disampaikan Teguh dalam cuitannya di media sosial Twitter.
Menurut Teguh, data yg dipastikan bocor diantaranya nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin dan lain-lain.
"Buat yang udah pada punya paspor, selamat karena 34 juta data paspor baru saja dibocorkan & diperjualbelikan," cuit Teguh, Rabu, 5 Juli 2023. Teguh telah mengizinkan Tempo untuk mengutip cuitan tersebut.
Dalam cuitannya, Teguh melampirkan tangkapan layar laman yang menawarkan data paspor tersebut. Dalam tangkapan layar itu tertulis data yang diunggah berjumlah 34.900.867 dengan file sebesar 4 Giga Bita. Data tersebut ditawarkan dengan harga US$ 10 ribu atau Rp 150 jutaan.
"Di portal tersebut pelaku juga memberikan sampel sebanyak 1 juta data. Jika dilihat dari data sampel yang diberikan, data tersebut terlihat valid. Timestamp-nya dari tahun 2009 - 2020," kata Teguh.
Ditjen Imigrasi pun langsung berkoordinasi dengan Kemenkomifo dan BSSN setelah masalah data paspor bocor yang ramai diperbincangkan masyarakat tersebut.
