INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendorong semua DPRD Provinsi di Indonesia mengeluarkan Perda tentang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Sebelumnya DPRD Yogyakarta telah membuat Perda dan kini tengah dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Perda itu, menurut Ahmad Basarah, akan menjadi benteng kokoh yang menjaga Pancasila dari gempuran ideologi asing. ‘’Saat ini pembinaan Pancasila secara nasional memang dibebankan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, tapi ingat BPIP tidak punya kaki ke daerah seperti BRIN,” ujarnya saat menerima tim Pansus Ranperda Provinsi Kalimantan Timur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Gedung MPR RI, Jumat 23 Juni 2023.
Karena itu, lanjut dia, jika setiap provinsi punya Perda tentang pembinaan Pancasila akan sangat membantu semua pihak melakukan sosialisasi ideologi negara Pancasila. Menurut Ahmad Basarah, era digital saat ini telah membawa Pancasila ke persimpangan jalan yang memperhadapkan ideologi bangsa Indonesia ini dengan ideologi-ideologi asing, mulai dari yang beraliran kapitalisme, komunisme, bahkan transnasionalisme.
Mereka yang merongrong ideologi Pancasila ini, kata dia, biasanya melakukan penetrasi ideologi lewat masyarakat desa dan dusun yang jauh dari pusat pemerintahan di ibukota. ‘’Kita bisa lihat banyak tersangka teroris ditangkap di pelosok-pelosok dusun dan desa. Karena itu, jika setiap Pemda punya Perda sendiri-sendiri yang mengatur tentang pembinaan Pancasila, gerakan ini akan sangat bagus. Kearifan lokal yang terkandung di setiap Perda tentu punya kelebihan sendiri-sendiri dalam membentengi Pancasila dari gempuran ideologi asing,’’ ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Ahmad Basarah menerima delegasi yang berjumlah 11 orang dari tujuh fraksi, dipimpin oleh Romadhony Putra Pratama dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Delegasi ini mengaku sudah melakukan studi banding ke DPRD Yogjakarta untuk mendapatkan hasil terbaik.
Ketua Pansus Romadhony Putra Pratama mengaku mendapat banyak masukan dari Ahmad Basarah. Ia menjelaskan bahwa Raperda yang tengah disusun ini memang ditujukan untuk menjadi benteng ideologi tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya menjelang Ibukota Nusantara diresmikan. (*)
