Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem Pastikan Viktor Laiskodat Masih Gubernur NTT Meski Ajukan Pengunduran Diri

image-gnews
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali (kedua kiri) berjalan bersama dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri) saat tiba di Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Kunjungan Partai NasDem tersebut dilakukan sebagai wujud silaturahmi dan mencairkan dinamika politik jelang Pemilu 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali (kedua kiri) berjalan bersama dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri) saat tiba di Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-PKB di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 26 Januari 2023. Kunjungan Partai NasDem tersebut dilakukan sebagai wujud silaturahmi dan mencairkan dinamika politik jelang Pemilu 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memastikan Viktor Laiskodat saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT). Walaupun, kader Partai NasDem itu telah mengajukan surat pengunduran diri karena ingin maju dalam Pemilihan Legislatif 2024. 

Menurut Ali, secara aturan Viktor baru akan lengser pada 5 September 2023. Namun, dia harus membuat surat pengunduran diri agar bisa mendaftar dalam Pemilu 2024 dan masuk dalam daftar calon sementara (DCS).

"Nah, beliau kan masih DCS (daftar calon sementara), tetapi KPU dijadikan satu syarat (untuk maju sebagai caleg) harus membuat persetujuan pengunduran diri lebih awal," kata Ali saat dikonfirmasi, Jumat, 23 Juni 2023

Lebih lanjut, Ali menyebut nama Viktor baru bakal resmi maju dalam Pileg 2024 setelah masuk dalam daftar calon tetap (DCT). Ali memperkirakan proses itu baru akan terjadi pada bulan Oktober 2023. 

"Artinya sebelum masuk tahapan pemilu, dia sudah mengundurkan diri. Sudah mengakhiri masa dinasnya," kata Ali. 

Pernyataan kontroversi Viktor Laiskodat

Sebelumnya, nama Viktor sempat menjadi sorotan karena beberapa pernyataan dan kebijakannya yang kontroversial. Seperti membuat kebijakan jam masuk sekolah anak SMA pukul 05.00 WITA dan meminta para Kepala Desa atau Kades untuk melakukan tes sperma.

"Untuk menjadi contoh terutama para Kepala Desa atau Kades di Malaka harus terlebih dahulu dilakukan tes spermanya,” ujar Viktor, dalam kunjungan kerjanya di Puskesmas Weoe, Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, pada 14 April 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Viktor menyampaikan pengujian sperma tersebut untuk menanggapi soal stunting yang menjadi isu nasional. Menurutnya, stunting dapat diatasi dengan menjaga kualitas sperma para pria. Viktor berujar, para pria memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas spermanya dengan baik supaya kuat.

"Karena tidak menjaganya dengan baik imbasnya pada keturunannya stunting,” katanya. 

Viktor mengatakan, salah satu cara menguatkan kualitas sperma adalah dengan mengonsumsi daun kelor. Untuk itu Gubernur NTT ini meminta para pria harus mengonsumsi daun kelor supaya kualitas spermanya bagus dan kuat. Viktor berpendapat, jika para pria menuruti anjurannya, dia yakin masalah stunting dapat ditangani dengan mudah.

M JULNIS FIRMANSYAH 

Pilihan Editor: Alasan Viktor Laiskodat Ajukan Surat Pengunduran Diri Sebagai Gubernur NTT

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

8 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Ashari memimpin rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.


NasDem: Dugaan Pergeseran Suara hingga Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

16 jam lalu

Logo Nasdem
NasDem: Dugaan Pergeseran Suara hingga Pertemuan Surya Paloh dengan Prabowo

Belakangan Partai NasDem tersoroti selama dinamika politik terutama saat Surya Paloh bertemu Prabowo


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

1 hari lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

2 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

2 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

2 hari lalu

Anies Baswedan saat menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh usai melaksanakan shalat Jumat, di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/Rahmat Fajri
Alasan Pengamat Bilang Ada Harapan Koalisi Perubahan Berlanjut di Pilkada Aceh

Suara partai anggota Koalisi Perubahan pada Pileg 2024 menjadi modal pertama untuk menatap Pilkada Aceh.


KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

3 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.