TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan segera menghadapi sidang pembacaan dakwaan dalam waktu dekat. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah mengagendakan sidang pembacaan dakwaan untuk Johnny pada 27 Juni mendatang.
“Agenda pembacaan dakwaan,” seperti dikutip dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juni 2023.
Kejaksaan Agung menjerat Johnnya melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum merinci peran yang diduga dilakukan politikus Partai NasDem itu dalam perkara korupsi BTS. Kejaksaan Agung hanya menerangkan bahwa sebagai menteri, Johnny memiliki peran sentral dalam proyek yang menelan anggaran belasan triliun tersebut.
Dokumen yang sempat dilihat Tempo merinci dugaan peran dan jumlah uang yang diterima oleh Johnny. Di sana disebutkan bahwa Johnny diduga menerima uang dengan total Rp 13,8 miliar. Dokumen yang sama menyebutkan dari mana saja sumber uang itu berasal.
Uang itu salah satunya diduga bersumber dari Direktur Utama Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi (Bakti) Anang Achmad Latif. Bakti merupakan badan yang berada di bawah Kementerian Kominfo sekaligus pelaksana proyek BTS tahun 2020-2022. Anang turut ditetapkan menjadi terdakwa dalam perkara ini dan juga akan segera menghadapi persidangan.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Johnny ditengarai memerintahkan Anang untuk menarik fee sebanyak Rp 500 juta setiap bulan dari para vendor BTS. Uang disebut diperuntukkan sebagai tambahan operasional staf Kementerian Kominfo dan diserahkan melalui salah satu bawahan Johnny. Setiap bulan pula uang itu diduga dibagi-bagi kepada beberapa orang termasuk untuk operasional Menteri Johnny. Penyerahan uang diduga terjadi sebanyak 20 kali pada periode Maret 2021 hingga Oktober 2022 dengan total jumlah uang Rp 10 miliar.
Selanjutnya: dialirkan untuk sumbangan bencana hingga lembaga keagamaan..
