TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran etik terkait pencopotan Brigjen Polisi Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK. Artinya, Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa sebagai terlapor, lolos dari sidang etik. Pernyataan itu diungkapkan Dewas KPK saat mengumumkan hasil pengusutan laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Endar sejak 4 April 2023 lalu.
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menjelaskan alasan pihaknya tidak melanjutkan Firli dan Cahya ke sidang etik karena dari hasil pemeriksaan pihaknya, keputusan pencopotan Endar adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Dari hasil klarifikasi atau juga pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan pengawas, kami mengambil kesimpulan bahwa surat keputusan pemberhentian dengan hormat saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK merupakan ranah tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final," kata Haris saat konferensi pers di Gedung Dewas KPK, Senin, 19 Juni 2023.
Haris mengatakan, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sekjen KPK soal pemberhentian Endar tersebut merupakan produk dari kewenangan pejabat administrasi. Karena itu, penilaian keabsahannya merupakan kewenangan tata usaha negara.
Menurut Haris, keputusan pencopotan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK juga dianggap sebagai kolektif kolegial, karena melalui rapat pimpinan. "Secara prosedural surat keputusan pemberhentian dengan hormat saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK tersebut diputuskan oleh Pimpinan KPK dalam rapat pimpinan tanggal 29 Maret 2023 secara kolektif kolegial," kata Haris.
Pertimbangan terakhir, Haris mengatakan, pimpinan KPK selaku pengguna dari pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK dapat mengangkat, memperpanjang, maupun mengembalikan atau memberhentikan pejabat struktural dan fungsional yang ada di KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Dewan pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa Laporan saudara Endar Priantoro dan sodara Sultoni yang menyatakan Pimpinan dan Sekjen melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK tentang pemberhentian saudara Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Haris.
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Gedung Dewas KPK pada Senin, 19 Juni 2023, Dewas KPK tidak bakal melanjutkan Firli dan Sekjen KPK ke sidang etik karena tidak ditemukan cukup bukti pelanggaran etik. Hal itu ditemukan setelah Dewas KPK memeriksa 10 saksi. Para saksi itu mulai dari Brigjen Endar sendiri selaku pelapor hingga lima pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya H Harefa.
Pilihan Editor: Dewas KPK Hentikan Kasus Bocornya Dokumen yang Seret Firli Bahuri: Tak Cukup Bukti
