Aturan soal pernikahan dan perceraian PNS
Aturan bagi PNS pria
Menurut BKN, PNS pria yang ingin memiliki istri lebih dari satu diatur secara ketat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
Dalam pasal tersebut, dijelaskan mengenai syarat alternatif dan kumulatif, serta kewenangan pejabat menolak izin PNS pria untuk memiliki istri lebih dari satu.
Berikut adalah syarat alternatif bagi PNS pria agar bisa mendapatkan izin memiliki istri lebih dari satu:
- istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
- istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sedangkan syarat kumulatif bagi PNS pria untuk beristri lebih dari satu adalah:
- ada persetujuan tertulis dari istri;
- PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
- ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Jika tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, pejabat yang berwenang bisa menolak izin PNS pria untuk memiliki istri lebih dari satu.
Aturan bagi PNS perempuan
Larangan PNS perempuan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
"Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat,” begitu bunyi beleid tersebut.
Berdasarkan ketentuan, larangan ini bisa berdampak pada status kepegawaian PNS perempuan yang melanggar, yakni dengan hukuman disiplin berupa pemberhentian.
AMELIA RAHIMA SARI | AHMAD FIKRI
Pilihan Editor: Bripka Andry akan Jalani Sidang Etik di Propam Polda Riau, Minta Perlindungan LPSK
