TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meyakini dirinya tidak melakukan pembocoran rahasia negara ketika menyebut Mahkamah Konstitusi akan memutuskan Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Dia mengatakan mendapatkan informasi tersebut bukan dari lingkungan MK.
“Karena itu saya bisa tegaskan tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan ke publik,” kata Denny lewat keterangan tertulis, Selasa, 30 Mei 2023.
Sebelumnya, Denny menyatakan mendapatkan informasi mengenai gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dia mengatakan mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan Pemilu menjadi proporsional tertutup. Menurut Denny, informasi itu didapat dari sumber yang dapat dipercaya.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion.
Menanggapi pernyataan Denny itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md ikut menanggapi. Dia mengatakan polisi harus menyelidiki informasi A1 yang katanya menjadi sumber Denny. Dia menilai pernyataan Denny bisa menjadi preseden buruk bahkan pembocoran rahasia negara.
Denny Indrayana mengatakan paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana atau pelanggaran etika ketika memberikan pernyataan itu. Denny mengatakan tidak mendapatkan informasi itu dari lingkungan MK, bukan pula dari hakim konstitusi ataupun elemen lain di MK. “Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK,” kata dia.
Menurut dia, dirinya sudah dengan cermat sudah memilih frasa ‘mendapatkan informasi’, bukan ‘mendapatkan bocoran’. Karena itu, Denny mengatakan memang tidak ada putusan yang bocor. “Kita semua tahu memang belum ada putusannya,” kata dia.
Denny mengatakan secara sadar juga tidak menggunakan istilah ‘informasi A1’ seperti cuitan Mahfud Md. Sebab, kata dia, informasi A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Sebaliknya, Denny menggunakan frasa dari ‘orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya,” kata dia.
Denny mengatakan informasi yang dia terima sangat kredibel, karenanya patut dipercaya. Karena itu pula dirinya memutuskan melanjutkannya ke khalayak luas sebagi bentuk pengawasan publik agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut.
“Ingat, putusan MK bersifat langsung mengikat dan tidak ada upaya hukum lain sama sekali (final and binding). Karena itu ruang untuk menjaga MK, agar memutus dengan cermat, tepat dan bijak, hanyalah sebelum putusan dibacakan di hadapan sidang terbuka Mahkamah,” kata dia.
Pilihan Editor: Hasto PDIP Menilai Pernyataan Denny Indrayana hanya Timbulkan Spekulasi Politik
