INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendorong keseriusan dalam legalitas UMKM. Menurut dia, berbagai rencana pengembangan UMKM hanya akan jadi wacana jika aspek legalitas dan administratif tidak dibereskan terlebih dahulu.
“Ini hal-hal teknis, namun penting. Jika UMKM punya tampilan yang tidak menarik, maka konsumen pasti ragu membelinya. Begitu pula jika jaminan keamanan produk tidak tervalidasi, produk UMKM juga akan mendapatkan penolakan. Di sinilah tugas pemerintah jemput bola, asistensi, pendampingan, dan menjaga keberlanjutan kualitas produk,” ujar politisi senior Partai Demokrat itu.
Hingga 4 April 2023, tercatat 3,71 juta atau 5,8 persen dari 64,19 juta UMKM telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Artinya, realisasi izin usaha masih sangat rendah. Syarief Hasan menyoroti, jika legalisasi NIB saja masih rendah maka bagaimana dengan izin dan sertifikasi lainnya?
“Bagi konsumen, keamanan dan kualitas produk adalah yang utama. Jika tidak ada jaminan untuk hal itu, maka jangan berharap UMKM kita akan berdaya saing,” kata dia.
“Kita juga harus fair dan mengevaluasi kinerja dalam mendorong UMKM yang berkualitas dan aman. Adakalanya, atau mungkin seringkali, pelaku usaha kecil tidak difasilitasi dan dibimbing, sehingga melakukan upaya untuk tetap bertahan dari persaingan usaha.”
Syarief meminta pemerintah tidak menutup mata dari fakta ini, melainkan jemput bola dan menjadi pendamping. (*)
