TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Sugeng Suparwoto membantah tudingan Koalisi Perubahan maupun bakal calon presiden Anies Baswedan memainkan strategi playing victim atau seakan-akan menjadi korban saat melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo. Adapun koalisi itu terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Sugeng menjelaskan indikasi intervensi negara terhadap Pemilihan Presiden bukan isapan jempol semata. Ia mengibaratkan sedianya pemerintah bersikap emban cindhe emban siladan (menganak emaskan yang satu dan menganak tirikan yang lainnya).
"Yang dimaksud dengan cawe-cawe itu, bahkan kalau itu melibatkan alat negara bagaimana? Apakah Pemilu bisa adil? Kalau nggak ada indikasi, kita tidak ada playing victim,” kata Sugeng kepada Tempo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Mei 2023.
Sugeng berujar Koalisi Perubahan maupun Anies merasakan sendiri adanya perbedaan treatment di lapangan. Ia khawatir jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka demokrasi Indonesia bakal mundur.
Dia mengaku mengetahui indikasi pengerahan alat negara, baik suprastruktur maupun infrastruktur, untuk memuluskan jalan yang satu, dan menghambat jalan bagi yang lainnya. Sugeng hakulyakin masyarakat juga bisa melihat hal tersebut."Terasa kok itu, fakta kok. Dan masyarakat bisa menilai,” kata Sugeng.
Sebelumnya, kritikan terhadap Anies serta tim Koalisi Perubahan datang dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. Ia menilai Anies beserta koalisi tengah bermain peran sebagai korban atau playing victim atas perlakuan Jokowi.
Tudingan playing victim juga muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi. Dia menjelaskan, Presiden Jokowi tidak pernah melarang siapapun warga negara yang hendak maju nyapres. Kendati demikian, Viva tidak secara eksplisit menuding Anies maupun Koalisi Perubahan.
"Tapi seringkali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim, yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur maupun parpol tertentu,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa, 9 Mei 2023.
Toh menurut Viva, tidak ada masalah jika Jokowi memang condong kepada figur tertentu yang bisa melanjutkan pembangunan. Dia mengatakan hal itu dijamin oleh konstitusi selama Presiden tidak melakukan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan.
"Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi condong ke figur yang menurutnya dapat melanjutkan pembangunan dan melakukan perubahan buat bangsa dan negara?” kata dia.
Anies Minta Pemerintah Netral
Anies Baswedan meminta pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilihan Umum 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya Presiden Jokowi mengendorse capres dan memotori terbentuknya Koalisi Besar.
Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa intervensi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.
"Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memilki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia," kata Anies dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Mei 2023.
Menurut Anies, rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi.
"Kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan, ini soal hak saya menentukan bangsa ini," kata Anies.
Pilihan Editor: Soal 5 Bakal Cawapres Anies Baswedan, Politikus PKS Sebut Ada AHY dan Aher
