TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu enam ketua umum partai politik di Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023. Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menuturkan pertemuan tersebut rawan kritik sebab lokasinya di Istana Negara dan saat ini mendekati momentum Pemilu 2024.
"Lebih baik agar tidak terjadi kontroversi, tidak terjadi perdebatan, maka menghindari kegiatan pertemuan di Istana, lebih baik dilakukan di luar Istana," kata Ujang saat dihubungi, Rabu, 3 Mei 2023.
Menurut Ujang, pertemuan tersebut bisa menyebabkan publik berspekulasi perihal suasana politik, apalagi pembahasan koalisi dan calon presiden makin hangat dibicarakan. Pertemuan tersebut bisa saja diasumsikan terkait persiapan koalisi di Pemilu 2024.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan para tokoh politik sebenarnya sah-sah saja dilakukan di Istana Negara. Asalkan dalam pembicaraan itu murni soal kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan politik golongan tertentu.
"Kalau terkait dengan persoalan koalisi di 2024, soal calon presiden dan calon wakil presiden, itu kurang pas, kurang cocok," ujarnya.
Ujang Komarudin berkata, untuk menghindari kontroversi, tuduhan negatif, dan hujan kritik, sebaiknya Istana Negara tidak menjadi opsi pertemuan dengan pimpinan partai politik. Walaupun enam tokoh itu merupakan ketua umum partai koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Karena bagaimanapun rakyat juga berhak untuk bertanya, partai oposisi juga berhak untuk mengkritik," tuturnya.
Pada pertemuan dua hari lalu, dari seluruh partai politik pendukung pemerintah hanya Partai NasDem saja yang tidak hadir. Partai NasDem tidak hadir karena tidak diundang.
Sedangkan tokoh yang hadir saat itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kemudian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Menurut Airlangga Hartarto, mereka menghadap Jokowi selama dua jam untuk membahas kepentingan bangsa dan negara.
"Dibahas mengenai tantangan capaian pembangunan dan tantangan ke depan," kata Airlangga setelah pertemuan.
Pertemuan itu juga dikritik oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pertemuan itu tidak etis. Menurut Andi Arief, Istana Negara semestinya dimanfaatkan untuk tempat bekerja presiden dan kepentingan kenegaraan.
"Itu menyakiti hati rakyat," kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu, 3 Mei 2023.
FAIZ ZAKI | M JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: Anak Yasonna Laoly Diduga Monopoli Bisnis Lapas, Ini Penjelasan Kementerian Hukum dan HAM
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
