Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kilas Balik Perubahan Nama Irian Barat, Irian Jaya Barat kemudian Papua Barat

image-gnews
Peta Kota Mulia, Ibukota Kab. Puncak Jaya, Papua (tanda A). google.com/map
Peta Kota Mulia, Ibukota Kab. Puncak Jaya, Papua (tanda A). google.com/map
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 17 April Irian Jaya Barat resmi berganti menjadi Papua Barat. Irian Jaya Barat merupakan wilayah integral NKRI yang tidak dapat terpisahkan. Sejak Oktober 1962 bendera PBB sudah berkibar berdampingan dengan sang “Merah Putih” di Irian Barat, namun pada 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkan dan bendera Merah Putih tetap jaya berkibar hingga saat ini.

Kendati demikian, masih terdapat sekelompok masyarakat Papua yang menginginkan perpisahan dari NKRI dan masih terus berlangsung pada saat ini. Oleh karenanya, perlu diulas kembali tentang sejarah sebagai pengingat dan mengenang bagaimana bergantinya nama Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat.

Mengutip dari papua.go.id Papua Barat dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport pada 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua.

Asal kata Irian berasal dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Mengutip dari papuabarat.bpk.go.id, Papua barat yang sebelumnya bernama Irian Jaya Barat yang berdiri setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Wacana perubahan itu dipromulgasikan Presiden BJ Habibie pada 1 Oktober 1999, yang kemudian ditolak Papua di Jayapura dengan unjuk rasa akbar pada 14 Oktober 1999.

Pada 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat, pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Januari 2003.

Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material membatalkan  UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya. Provinsi Irian Jaya Barat terus melengkapi sistem pemerintahannya meskipun tidak berpayung hukum. Irian jaya Barat mulai mempunyai wilayah yang jelas, penduduk, aparat pemerintahan, anggaran, anggota DPRD. Oleh karena itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan keras selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 yang dihapus berakhir.

Provinsi yang sebelumnya dikenal dengan nama Irian Jaya Barat, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi.  Seiring dengan diundangkannya PP tersebut, Provinsi Irian Jaya pun berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, pada 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Akhirnya Irian Jaya Barat penuh menjadi provinsi secara sah, ditambah memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif untuk periode 2006-2011 Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada 24 Juli 2006.

Provinsi Papua Barat beribukota di Manokwari dan terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kota Sorong. Kemudian memiliki 162 Kecamatan, 74 Kelurahan, dan 1321 Kampung.

Pilihan Editor: Hari Ini, 15 Tahun Lalu SBY Ubah Nama Irian Jaya Barat Menjadi Papua Barat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Guru Besar IPB Ungkap Sebab Industri Pesawat Terbang Tak Lanjut Berkembang di Indonesia

18 jam lalu

Acara bedah buku
Guru Besar IPB Ungkap Sebab Industri Pesawat Terbang Tak Lanjut Berkembang di Indonesia

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S Damanhuri, membeberkan alasan industri pesawat terbang tidak lanjut berkembang di Indonesia.


Puan Sebut Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik Bahas Perubahan Iklim hingga Papua

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sambutan dalam pembukaan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 tersebut mengangkat tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development yang bertujuan untuk memperkuat diplomasi parlemen dalan membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik di bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekopnomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Sebut Forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik Bahas Perubahan Iklim hingga Papua

Ketua DPR RI Puan Maharani menutup forum Kerja Sama Parlemen Indonesia-Pasifik atau Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) pada Kamis, 25 Juli 2024.


Gempa Bumi Terjadi di 3 Titik Lokasi dalam Sehari, Termasuk Gempa Mentawai

1 hari lalu

Peta pusat gempa yang mengguncang Padang dan Mentawai pada Senin pagi, 5 Februari 2024. istimewa
Gempa Bumi Terjadi di 3 Titik Lokasi dalam Sehari, Termasuk Gempa Mentawai

Gempa bumi kembali terjadi pada tiga titik lokasi berbeda di Indonesia pada Selasa 23 Juli 2024. Lokasi gempa tersebut berada di Kupang, Papua hingga Mentawai.


Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

1 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Dorong Penegakan Hukum, Komnas HAM Dalami Insiden Penembakan oleh TNI di Puncak Jaya

"Komnas HAM menyesalkan peristiwa penembakan yang mengakibatkan meninggalnya tiga warga di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya," ujar Atnike.


Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

2 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (depan, kelima kiri) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (depan, ketiga kanan) saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua, Selasa 23 Juli 2024. Hari Anak Nasional bertema
Jokowi Kunjungi Megaproyek di Merauke, Jamin Prabowo Lanjutkan Kebijakan Pangan

Presiden Jokowi melakukan penanaman tebu di Kampung Sermayam kemarin.


Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

Cak Imin membenarkan telah bertemu dengan utusan Megawati membahas koalisi di sejumlah pilkada.


Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

3 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

PDIP buka peluang berkoalisi PKB pada pilkada di banyak daerah termasuk Pilkada Jakarta. Megawati utus kadernya temui PKB.


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

3 hari lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Megawati Minta Kader PDIP Militan, Kreatif, dan Disiplin Jalankan Keputusan Partai

3 hari lalu

Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan
Megawati Minta Kader PDIP Militan, Kreatif, dan Disiplin Jalankan Keputusan Partai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta kader partai itu untuk militan di Pilkada 2024.