Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kilas Balik Perubahan Nama Irian Barat, Irian Jaya Barat kemudian Papua Barat

image-gnews
Peta Kota Mulia, Ibukota Kab. Puncak Jaya, Papua (tanda A). google.com/map
Peta Kota Mulia, Ibukota Kab. Puncak Jaya, Papua (tanda A). google.com/map
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 17 April Irian Jaya Barat resmi berganti menjadi Papua Barat. Irian Jaya Barat merupakan wilayah integral NKRI yang tidak dapat terpisahkan. Sejak Oktober 1962 bendera PBB sudah berkibar berdampingan dengan sang “Merah Putih” di Irian Barat, namun pada 1 Mei 1963 bendera PBB diturunkan dan bendera Merah Putih tetap jaya berkibar hingga saat ini.

Kendati demikian, masih terdapat sekelompok masyarakat Papua yang menginginkan perpisahan dari NKRI dan masih terus berlangsung pada saat ini. Oleh karenanya, perlu diulas kembali tentang sejarah sebagai pengingat dan mengenang bagaimana bergantinya nama Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat.

Mengutip dari papua.go.id Papua Barat dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport pada 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua.

Asal kata Irian berasal dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Mengutip dari papuabarat.bpk.go.id, Papua barat yang sebelumnya bernama Irian Jaya Barat yang berdiri setelah diterbitkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Wacana perubahan itu dipromulgasikan Presiden BJ Habibie pada 1 Oktober 1999, yang kemudian ditolak Papua di Jayapura dengan unjuk rasa akbar pada 14 Oktober 1999.

Pada 2002, atas permintaan masyarakat Irian Jaya Barat, pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 27 Januari 2003.

Sejak saat itu, Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Dalam perjalanannya, Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji material membatalkan  UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kendati demikian, Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya. Provinsi Irian Jaya Barat terus melengkapi sistem pemerintahannya meskipun tidak berpayung hukum. Irian jaya Barat mulai mempunyai wilayah yang jelas, penduduk, aparat pemerintahan, anggaran, anggota DPRD. Oleh karena itu, pertentangan selama lebih dari 6 tahun sejak UU Nomor 45 Tahun 1999 dikumandangkan, dan pertentangan keras selama 3 tahun sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2003 yang dihapus berakhir.

Provinsi yang sebelumnya dikenal dengan nama Irian Jaya Barat, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi.  Seiring dengan diundangkannya PP tersebut, Provinsi Irian Jaya pun berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, pada 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Akhirnya Irian Jaya Barat penuh menjadi provinsi secara sah, ditambah memiliki gubernur dan wakil gubernur definitif untuk periode 2006-2011 Abraham Octavianus Atururi dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed yang dilantik pada 24 Juli 2006.

Provinsi Papua Barat beribukota di Manokwari dan terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kota Sorong. Kemudian memiliki 162 Kecamatan, 74 Kelurahan, dan 1321 Kampung.

Pilihan Editor: Hari Ini, 15 Tahun Lalu SBY Ubah Nama Irian Jaya Barat Menjadi Papua Barat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Salat Idul Adha di Manokwari Tersebar di 22 Lokasi, PHBI Distribusikan 250 Ekor Hewan Kurban

1 jam lalu

Masjid Ridwanul Bahri Fasharkan TNI AL salah satu lokasi yang akan menggelar pelaksanaan salat Idul Adha 1445 H di Manokwari, Papua Barat. Foto: Istimewa
Salat Idul Adha di Manokwari Tersebar di 22 Lokasi, PHBI Distribusikan 250 Ekor Hewan Kurban

Salat Idul Adha 1445 Hijriah di 22 lokasi di Manokwari, Papua Barat akan digelar pada Senin, 17 Juni 2024


Keluarga Mahasiswa ITB Minta Pemerintah Cabut Izin Usaha Sawit di Boven Digoel Papua

12 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Keluarga Mahasiswa ITB Minta Pemerintah Cabut Izin Usaha Sawit di Boven Digoel Papua

Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Indonesia dan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.


Hasto Sebut PDIP Sedang Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum untuk Kadernya

1 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Hasto Sebut PDIP Sedang Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum untuk Kadernya

Dia mengklaim PDIP tidak pernah berhenti berjuang dalam mendukung perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia.


Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Komnas HAM Papua Nilai Tindakan OPM Membakar Warga Paniai Tidak Manusiawi

Komnas HAM Papua juga mendesak OPM di seluruh wilayah tanah Papua agar menghormati nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

1 hari lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Nikmati 10 Keindahan Alam Papua, Bak Permata Tersembunyi

2 hari lalu

Suasana Sungai Baliem yang tenang dan berair dingin. Foto: @rolanddaniello
Nikmati 10 Keindahan Alam Papua, Bak Permata Tersembunyi

Raja Ampat hanyalah salah satu kemegahan alam Papua, masih banyak lagi potongan surga dan permata tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi


Mengenal 5 Suku di Papua Beserta Tradisi Uniknya

2 hari lalu

Sekelompok warga  Suku Asmat dengan menggunakan perahu dan dayung mengikuti kegiatan parade foto   sebagai salah satu kegiatan dalam festival Asmat  di Sungai Aswet Kabupaten Asmat-Papua (11/10).   ANTARA /Husyen Abdillah
Mengenal 5 Suku di Papua Beserta Tradisi Uniknya

Di Provinsi Papua saja, terdapat 255 suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda.


Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

2 hari lalu

Ilustrasi tewas/meninggal/mayat. Shutterstock
Satu Warga Sipil Tewas, TNI Desak KKB Hentikan Kekerasan di Papua

Korban disebut dikepung oleh sekitar sepuluh anggota kelompok bersenjata pimpinan Undius Kogoya di Paniai, Papua Tengah.


Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

4 hari lalu

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images
Tingkat Kemiskinan Sulawesi, Papua dan Nusa Tenggara Masih Tinggi, Berikut Catatan Sri Mulyani

Sri Mulyani memaparkan masih ada tingkat beberapa wilayah yang tingkat kemiskinannya di atas rata-rata kemiskinan nasional.


Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

Presiden Jokowi mengungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang ke IKN untuk upacara HUT ke-79 RI.