Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Golkar Soal Airlangga jadi Cawapres Koalisi Besar: Tunggu Saja

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 10 April 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 10 April 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Paulus menyebut lima partai tengah berupaya membangun pondasi koalisi besar. Oleh sebab itu, kata dia, penentuan sosok calon presiden maupun calon wakil presiden masih terlalu dini dibahas.

“Namanya koalisi besar baru membangun pondasi. Bentuk kamarnya saja kita belum tahu. Jadi yang penting kita bentuk pondasinya dulu, setelah itu ada pilar-pilar, baru lantai,” kata Lodewijk di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 10 April 2023.

Adapun gagasan koalisi besar mencuat usai Presiden Joko Widodo alias Jokowi merestui peleburan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Koalisi Indonesia Bersatu. KIR terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, sementara KIB digawangi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Partai Golkar hingga saat ini berkukuh menjagokan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres 2024. Saat ditanya ihwal peluang Airlangga jadi cawapres dalam koalisi besar, Lodewijk meminta publik untuk menunggu.

“Pak Airlangga sudah sampaikan bahwa capres cawapres itu sangat dinamis. Jadi kita tunggu saja,” kata dia.

Sementara itu, Airlangga irit bicara kala ditanya ihwal peluangnya jadi cawapres dalam koalisi besar. Dia hanya mengatakan bahwa capres cawapres belum dibahas dalam koalisi yang kerap dikenal dengan Koalisi Kebangsaan ini. “Capres cawapres belum dibahas, belum dibahas,” kata Airlangga.

Sebelumnya, pakar politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai gagasan koalisi besar yang bakal meleburkan KIR dan KIB sulit diwujudkan. Dia menyebut Koalisi Kebangsaan baru bisa terbentuk jika parpol di dalamnya bisa menegosiasikan kepentingan dan membentuk kesepakatan yang mengikat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Koalisi besar harus bisa menentukan platform politiknya apakah keberlanjutan atau perubahan? Siapa capresnya yang akan diusung? Siapa cawapresnya yang akan diusung?," kata Khoirul, Selasa, 4 April 2023.

Menurut Khoirul, partai anggota KIR dan KIB sudah memiliki satu misi yang sama, yaitu keberlanjutan. Namun, mereka akan menghadapi persoalan dalam menentukan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres.

"Buktinya, sudah muncul pernyataan sikap PKB, yang menegaskan Koalisi Besar akan terwujud jika Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar) yang menjadi capres," ucap dia.

Pilihan Editor: Golkar Mesra dengan Projo, Airlangga Hartarto : Ini Gelombang Besar, Bukan Sinyal Lagi

IMA DINI SHAFIRA | TIKA AYU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

5 jam lalu

Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono dan Ketua DPC PKB Kota Depok Faizin. Dok. pribadi
PKB Bahas Koalisi dengan PKS untuk Pilkada 2024 di Kota Depok

PKS Kota Depok membuka peluang bagi partai politik untuk bergabung pada Pilkada 2024.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

7 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

7 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

9 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

13 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

14 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

15 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Ketua DPD Partai Golkar Wawan Hikal Kurdi di Sekretariat DPC Partai Gerindra, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/M Fikri Setiawan
Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

16 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

17 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono (kedua kanan) saat meninjau tempat kerja di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. ANTARA FOTO/Moch Asim
Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

17 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?