OTT Bupati Meranti Diduga Terkait Suap Pengadaan Jasa Umrah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut bahwa operasi tangkap tangan terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil diduga terkait suap pengadaan jasa umrah.

“Suap pengadaan jasa umrah,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Jumat, 7 April 2023.

Ghufron mengatakan penangkapan ini juga diduga terkait pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.

KPK menggelar operasi senyap ini pada Kamis, 6 April 2023. Dalam operasi itu KPK juga meringkus 24 orang lainnya yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan Daerah, Kepala Bidang serta pejabat lainnya. Ajudan Bupati dan pihak swasta turut ditangkap.

Uang suap masih dalam proses perhitungan

Dalam penangkapan itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti. Penyidik masih menghitung jumlah uang yang disita. Saat ini, mereka yang ditangkap dalam perjalanan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim masih mendalami mengenai detail kasus ini. Dia mengatakan penyidik masih memintai keterangan terhadap orang-orang yang ditangkap.

“Perkembangan akan disampaikan,” kata dia.

Muhammad Adil sempat buat heboh dengan sebut pegawai Kemenkeu sebagai iblis dan setan

Nama Bupati Meranti Muhammad Adil sempat mencuat saat ia mengeluarkan pernyataan dan menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, 8 Desember 2022. Adil menilai Kemenkeu telah mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah yang dia pimpin.

Dia menyatakan kecewa kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman yang hadir. Pada sesi tanya jawab, Adil mempertanyakan ihwal Dana Bagi Hasil minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

"Ini orang keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil dalam sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial.

Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.

“Bagaimana kami mau membangun rumah, bagaimana kami mengangkat orang miskin, nelayannya, petaninya, buruhnya” kata Adil.

Pindah-pindah partai

Muhammad Adil saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Akan tetapi dia sebelumnya tercatat sebagai kader sejumlah partai lain. 

Sebelum menjadi Bupati Meranti, Adil pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Dia menjabat selama dua periode, yakni periode 2014-2019 bersama Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan 2019-2024 bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).  Pada periode kedua, Adil hanya menjabat selama satu tahun sebagai anggota DPRD Provinsi Riau karena ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2024.