Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bareskrim Kaji Aduan MAKI terhadap Mahfud Md, Sri Mulyani, dan Kepala PPATK

Editor

Amirullah

image-gnews
Direktur PT Bumirejo sekaligus Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, batal menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 April 2022. Boyamin yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif) Budhi Sarwono, akhirnya batal lantaran tim penyidik dari kasus tersebut berada di luar kota. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur PT Bumirejo sekaligus Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, batal menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 April 2022. Boyamin yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang menjerat tersangka Bupati Banjarnegara (nonaktif) Budhi Sarwono, akhirnya batal lantaran tim penyidik dari kasus tersebut berada di luar kota. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri saat ini masih mengkaji apakah akan menerima aduan dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman terhadap Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Kementerian Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md..

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan jajarannya masih mengkaji surat aduan dari MAKI tersebut. “Yang diterima adalah berkas pengaduan. Masih dikaji apakah bisa diproses lanjut atau tidak,” kata Agus Andrianto saat dihubungi, Kamis, 30 Maret 2023.

Sebelumnya Ketua MAKI Boyamin Saiman membuat surat aduan terhadap ketiganya ke Bareskrim pada 28 Maret 2023 soal dugaan tindak pidana membuka rahasia transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp 349 triliun.

Berharap Ditolak

Boyamin melaporkan kasus itu dalam rangka menyelesaikan perdebatan antara Pemerintah dan DPR sekaligus menguji pernyataan anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, dalam rapat. Saat itu Arteria menyebut tindakan membuka hasil laporan PPATK merupakan tindak pidana sebagai mana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

"Daripada diperdebatkan terus antara Pemerintah dan DPR, sudahlah saya ngalah lapor ke Bareksrim." ujarnya

Ia menyampaikan laporan itu sebagai logika terbalik yang berharap ditolak sebagai bentuk dukungan kepada Ivan, Mahfud Md, dan Sri Mulyani agar TPPU yang disebutkanya dapat dikupas tuntas. Menurutnya laporan tersebut dapat menjembatani perdebatan dan upaya untuk mengupas TPPU.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, PPATK menyebut ada temuan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut aliran dana mencurigakan tersebut diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang.

"TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan," kata Ivan pada 21 Maret 2023 dalam rapat kerja bersama DPR.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyinggung tentang ancaman pidana penjara bagi pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai kewajiban merahasiakan dokumen terkait tindak pidana pencucian uang.

"Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko, ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut," ujar politikus PDIP itu.

EKA YUDHA SAPUTRA | MUHAMMAD FARREL FAUZAN

Pilihan Editor: Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023, Erick Thohir: Kita Harus Tegar dan Berkepala Tegak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menkopolhukam Minta Selidiki 5 Ribu Rekening Judi Online, Bareskrim Akan Koordinasi dengan Banyak Lembaga

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memberikan keterangan usai rapat satgas judi online di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menkopolhukam Minta Selidiki 5 Ribu Rekening Judi Online, Bareskrim Akan Koordinasi dengan Banyak Lembaga

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan ada 5 ribu rekening yang masuk dalam aliran uang judi online. Bareskrim diminta menyelidiki.


Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Pemerintahan Jokowi Berlakukan Bea Masuk dan Anti Dumping Atasi Masalah Industri Tekstil

Pemerintahan Jokowi sepakat memberlakukan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan Anti Dumping untuk merespons masalah tekstil dan produk tekstil.


Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Bahas Nasib Industri Tekstil yang Terpuruk, Sritex Dikabarkan Bangkrut

Terkini: Presiden Joko Widodo atau Jokowi kumpulkan menteri untuk bahas nasib industri tekstil yang terpuruk. PT Sritex dikabarkan bangkrut.


Uang Judi Online Triwulan I 2024 Capai Rp 600 Triliun: Setara Biaya 4 Kali Pemilu, Bangun 5 Kereta Cepat, Bikin IKN Masih Ada Kembalian

9 jam lalu

Petugas membawa barang bukti uang usai konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Uang Judi Online Triwulan I 2024 Capai Rp 600 Triliun: Setara Biaya 4 Kali Pemilu, Bangun 5 Kereta Cepat, Bikin IKN Masih Ada Kembalian

PPATK sebut uang judi online di triwulan I 2024 capai Rp 600 triliun. Seperti apa perbandingannya dengan anggaran berbagai program pemerintah?


Nilai Transaksi Judi Online di Tingkat Kota/Kabupaten, Jakarta Barat Capai Rp 792 Miliar

9 jam lalu

Petugas mengemas barang bukti uang usai konferensi pers pengungkapan kasus judi online, Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024.  Periode 23 April- 17 Juni 2024, Satgas Pemberantasan Perjudian Online yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo telah mengungkap 318 kasus judi online dan menetapkan 464 tersangka, serta menyita barang bukti berupa 67,5 miliar, 494 ponsel, 36 leptop, 257 rekening, 98 akun judi online dan 296 kartu ATM. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Nilai Transaksi Judi Online di Tingkat Kota/Kabupaten, Jakarta Barat Capai Rp 792 Miliar

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto membeberkan nilai transaksi judi online dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan.


Mantan Menkeu Chatib Basri Respons Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun dan Komitmen Prabowo Jaga Defisit Anggaran

10 jam lalu

Chatib Basri. REUTERS/Beawiharta
Mantan Menkeu Chatib Basri Respons Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun dan Komitmen Prabowo Jaga Defisit Anggaran

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pernyataan pemerintah untuk memastikan anggaran makan bergizi gratis sesuai target defisit sangat penting bagi pasar.


Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

10 jam lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Siapa yang Akan Kelola Anggaran Rp71 Triliun Makan Bergizi Gratis Prabowo?

Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis yang jadi unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

10 jam lalu

Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA
Bank Dunia Wanti-wanti Perpanjangan Bansos Bakal Naikkan Defisit Anggaran, Begini Perhitungannya

Bank Dunia memprediksi perpanjangan bansos yang dilakukan pemerintah diperkirakan akan mendorong defisit fiskal menjadi 2,5 persen dari PDB hingga akhir 2024.


Industri Tekstil Terpuruk, Jokowi Kumpulkan Sri Mulyani hingga Agus Gumiwang di Istana Negara

10 jam lalu

Operator menjalankan mesin di sebuah pabrik kain skala kecil menengah di Desa Rancajigang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Senin, 9 November 2020. Industri tekstil skala kecil akan semakin terpuruk akibat pandemi dan murahnya harga produk garmen impor. TEMPO/Prima Mulia
Industri Tekstil Terpuruk, Jokowi Kumpulkan Sri Mulyani hingga Agus Gumiwang di Istana Negara

60 persen industri tekstil dan produk tekstil anggotanya yang merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) kini tak lagi beroperasi.


Agnez Mo Dilaporkan Ari Bias, Berikut 5 Lagu yang Dilarang Dinyanyikannya

11 jam lalu

Agnez Mo. Foto: Instagram/@agnezmo
Agnez Mo Dilaporkan Ari Bias, Berikut 5 Lagu yang Dilarang Dinyanyikannya

Ari Bias geram merasa dicuek oleh Agnez Mo perihal dugaan pelanggaran hak cipta.