TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menyoroti perbedaan data yang disajikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data yang dimaksud berhubungan dengan transaksi mencurigakan sebesar Rp 349 triliun yang sempat diungkap Mahfud.
“Ini sangat mengejutkan karena saya kemarin ikuti betul paparan Bu Sri Mulyani. Ternyata totally different. Beda betul,” kata Taufik dalam forum rapat, Rabu, 29 Maret 2023.
Oleh sebab itu, Taufik menyatakan ada salah satu data yang salah. Demi menerangkan perkara ini, Taufik mengusulkan agar panitia khusus (pansus) dibentuk.
“Ini clear (jelas) ada dua data yang berbeda, satu data pasti salah. Karena kita sama-sama cari kebenaran, kita pansuskan. Apa yang terjadi? Kenapa ada data yang salah?,” kata dia.
Penjelasan Mahfud Md dalam rapat
Pernyataan Taufik itu dipicu penjelasan Mahfud Md terkait data transaksi mencurigakan dalam rapat. Mahfud yang juga bertindak sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menerangkan transaksi itu dibagi ke dalam tiga kelompok.
“Pertama transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kemenkeu kemarin Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) di Komisi XI menyebut hanya Rp 3,3 triliun, yang benar Rp 35 triliun, nanti datanya ada bisa diambil,” kata Mahfud.
Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, sebesar Rp 53 triliun. Ketiga, transaksi keuangan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal (TPA) dan TPPU yang belum diperoleh sebesar Rp 260 triliun.
“Sehingga jumlahnya Rp 349 triliun. Nanti kita tunjukan suratnya,” kata Mahfud.
Mahfud Md mencontohkan kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. Menurut dia, aliran dana kepada Rafael Alun melibatkan ratusan entitas.
Selanjutnya, penjelasan Menteri Keuangan
