TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum DPR akan menggelar rapat bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun pada Rabu, 29 Maret 2023 mendatang.
Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyebut akan menanyakan sejumlah hal kepada Mahfud agar perkara ini menjadi terang.
Benny menjelaskan, dirinya akan bertanya ihwal motif Mahfud mengumumkan dugaan transaksi janggal itu kepada publik. Menurut dia, alih-alih menggembor-gemborkan ke publik, masalah ini mestinya diselesaikan.
“Mengapa dia (Mahfud) harus menyelesaikan? Sebab Pak Mahfud itu Menkopolhukam juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” kata Benny di Gedung DPR, Senin, 27 Maret 2023.
Mengingat status Mahfud di atas, Benny menyebut Mahfud punya kuasa yang melekat untuk menyelesaikan perkara ini. “Tapi dia nggak lakukan, malah mengumumkan ke publik,” kata dia.
Baca Juga:
Benny mengatakan jika Mahfud tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya, maka adanya dugaan bahwa Mahfud bermain politik tidak bisa dihindari. Dia menyebut isu ini bisa jadi digunakan Mahfud untuk kepentingan politiknya.
“Apakah dia punya motif untuk menyingkirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, atau menyingkirkan tokoh tertentu, atau apa? Saya rasa pertanyaan saya dalam batas masuk akal aja,” kata dia.
Selain itu, Benny bakal bertanya kepada Mahfud ihwal kebenaran dugaan transaksi janggal. Toh jika benar, Benny mempertanyakan mengapa perkara ini tidak diproses selama ini. Pasalnya, sebagai Menkopohukam dan Ketua Komite TPPU, Mahfud hendaknya menyampaikan itu kepada aparat penegak hukum.
Laporan Mahfud kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi disebut Benny turut jadi poin pertanyaan pada saat rapat bersama. Sebagai pembantu Presiden, Benny menyebut pernyataan Mahfud berdampak terhadap seluruh pemerintahan dan stabilitas keuangan negara.
“Apakah Pak Mahfud dalam kapasitasnya pernah melaporkan kepada Presiden? Karena atasannya dia. Omongan dan tindakan Mahfud yang kena dampaknya adalah Presiden, pemerintahan,” ujar Benny.
Ia memastikan bakal hadir dalam rapat DPR Komisi Hukum dengan Mahfud. Ia berharap Mahfud konsisten dan tidak mencla-mencle saat memberikan keterangan.
“Jangan mencla-mencle. Kalau dia bilang menantang, justru saya menantang, Mahfud harus berani membuka seluruh datanya. Ini DPR melindungi dia,” kata Benny.
Sebelumnya, Mahfud Md menyatakan akan menghadiri undangan DPR yang membahas persoalan pencucian uang Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Dia meminta Komisi III DPR untuk tidak ragu lagi untuk mengundangnya.
“Bismillah, mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KNK-pp-TPPU,” kata Mahfud lewat cuitannya di Twitter, Ahad, 26 Maret 2023.
Mahfud bahkan menantang tiga anggota komisi yang mengurusi masalah hukum itu untuk hadir. Salah satu yang disebut oleh Mahfud adalah anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman. “Saya sudah siap hadir. Saya tantang saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain,” kata dia.
Dalam cuitannya, Mahfud mengunggah tautan berita online mengenai ucapan Benny yang menantang Mahfud untuk hadir dan membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun di Kemenkeu.
Selain itu, Mahfud juga menantang anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani, serta anggota DPR dari Fraksi PDIP Arterial Dahlan untuk hadir. “Begitu juga saudara Arteria dan saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen,” kata dia.
Pilihan Editor: Mahfud MD Tantang Balik Komisi III DPR Didukung Warganet
