Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setara Kecam Aksi Penutupan Patung Bunda Maria di Kulon Progo

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Patung Bunda Maria ditutupi terpal di Dusun Degolan, Bumirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta atas desakan sekelompok orang yang mengatasnamakan dari partai politik Islam, Kamis, 23 Maret 2023 (TEMPO/Shinta Maharani)
Patung Bunda Maria ditutupi terpal di Dusun Degolan, Bumirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta atas desakan sekelompok orang yang mengatasnamakan dari partai politik Islam, Kamis, 23 Maret 2023 (TEMPO/Shinta Maharani)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Insititute mengecam aksi penutupan patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi pada Rabu, 22 Maret 2023. Setara menilai aksi tersebut merupakan bentuk intoleransi dalam beragama.

Setara Institute mengecam aksi intoleransi tersebut, terkhusus aksi penutupan patung Bunda Maria di Lendah yang didesak oleh kelompok-kelompok intoleran,” kata Direktur Setara Institute Halili Hasan, Jumat, 24 Maret 2023.

Aksi penutupan patung Bunda Maria di Lendah, Kulon Progo diketahui melalui foto dan video yang tersebar di media sosial. Patung setinggi beberapa meter itu ditutup dengan terpal berwarna biru. Penutupan dilakukan oleh beberapa personel kepolisian, di antaranya berasal dari Kepolisian Sektor Lendah.

Pihak polisi awalnya mengatakan bahwa penutupan itu dilakukan karena desakan dari organisasi masyarakat atau ormas yang merasa terganggu dengan keberadaan patung itu selama bulan puasa. Belakangan polisi meralat pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa penutukan dilakukan dengan sukarela, tanpa ada desakan dari masyarakat.

Halili tak percaya dengan alasan yang disampaikan oleh polisi itu. Dia meyakini bahwa penutupan itu dilakukan karena adanya tekanan dari kelompok masyarakat yang intoleran.

Menurut dia, tidak seharusnya aparat keamanan seperti polisi takluk pada tekanan-tekanan yang menjurus pada aksi intoleransi beragama. “Aparat keamanan seharusnya tidak tunduk pada tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok intoleran,” ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas peristiwa ini, Halili mengatakan Setara mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara dalam beragama. Dia mengatakan tahun politik yakni Pemilu 2024 tidak bisa dijadikan alasan pemerintah untuk tidak hadir dalam kasus intoleransi. 

“Stabilitas di tahun politik bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan pembatasan ha katas kebebasan beragama atau mendesak minoritas untuk tunduk pada tekanan kelompok yang mengaku sebagai representasi kelompok yang banyak,” ujar dia.

Sebelumnya Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kulon Progo Ajun Komisaris Besar Polisi Muharomah Fajarini membantah adanya tekanan kepada mereka.

"Polisi hanya menjaga kondusivitas karena ada ormas yang keberatan demi kekhusyukan ibadah puasa," kata Muharomah Fajarini dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 23 Maret 2023. 

Pilihan Editor: Cerita Pengelola Soal Kronologi Penutupan Patung Bunda Maria dengan Terpal

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI AL Lanal Yogyakarta Gagalkan Penyelundupan 5.605 Ekor Benih Bening Lobster

4 hari lalu

TNI AL menggagalkan upaya penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) dan menangkap terduga pelaku penyelundupan bertempat di Desa Karangweni, Kab. Kulonprogo, Prov. DI Yogyakarta.
TNI AL Lanal Yogyakarta Gagalkan Penyelundupan 5.605 Ekor Benih Bening Lobster

Penyelundupan 5.605 Ekor Benih Bening Lobster digagalkan. Komandan Lanal Yogyakarta Kolonel TNI AL Devi Erlita menyampaikan kronologi kejadiannya.


Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan

13 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Dosen Muhammadiyah Sebut Izin Tambang Ormas Berpotensi Ditunggangi Perusahaan

Kata dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya soal ormas kelola tambang.


Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

13 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia. FOTO/REUTERS/Darren Whiteside dan TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sempat Beda Pendapat Izin Tambang, Luhut Usul Ormas Punya Saham di BUMN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat beda pendapat dengan Bahlil terkait bagi-bagi izin tambang Ormas


Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

14 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik.


Izin Tambang untuk Ormas, Bahlil Cerita Ulama NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Jihad saat Agresi Militer

15 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Izin Tambang untuk Ormas, Bahlil Cerita Ulama NU dan Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Jihad saat Agresi Militer

Menteri Bahlil blak-blakan menceritakan apa alasan sesungguhnya pemerintah memberikan izin tambang ke ormas keagamaan.


KWI Nyatakan Tak Ajukan IUP, Bahlil Lahadalia: Nanti Diberikan Penjelasan

16 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mendatangi Markas Besar Polisi Republik Indonesia atau Mabes Polri untuk melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, pada Selasa, 19 Maret 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
KWI Nyatakan Tak Ajukan IUP, Bahlil Lahadalia: Nanti Diberikan Penjelasan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang tak akan mengajukan izin usaha pertambangan.


Profil Muhammadiyah, Ormas Islam yang Tolak IUP Tambang dan Tarik Dana Umat dari BSI

16 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
Profil Muhammadiyah, Ormas Islam yang Tolak IUP Tambang dan Tarik Dana Umat dari BSI

Salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Seperti apa profil Muhammadiyah tersebut?


Bahlil Sebut Ormas Akan Didampingi saat Negosiasi dengan Mitra Kelola Tambang: Agar Tak Dikibulin

16 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Sebut Ormas Akan Didampingi saat Negosiasi dengan Mitra Kelola Tambang: Agar Tak Dikibulin

Bahlil membeberkan cara pengawasan pemerintah usai membagikan izin kelola tambang ke ormas keagamaan.


PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

16 hari lalu

Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan di acara Halalbihalal dan Silaturahmi, Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. Ketua PBNU Yahya Cholil mengatakan bahwa NU berpolitik demi kemasalahatan bangsa, dan akan bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk membantu ptogram pemerintah. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PBNU Akui Janji Izin Tambang dari Jokowi Sejak 2021

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan Jokowi sempat menawarkan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK sejak 2021.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

17 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.