Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar Sebut Pernyataan Budi Gunawan Soal Aura Jokowi ke Prabowo Berdampak Buruk ke BIN

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri)  meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan), Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kanan), dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (ketiga kiri) meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah membangun PYCH sebagai ruang pengembangan kemampuan, kreativitas, dan pemberdayaan anak muda Papua di bidang ekonomi kreatif, pertanian, dan peternakan. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Herlambang P. Wiratraman mengatakan, pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan soal aura Jokowi sebagian sudah ke Prabowo berdampak buruk untuk institusi intelijen tersebut.

Herlambang mengatakan, semestinya BIN sebagai lembaga pemerintahan harus punya pembatas, membatasi terlibat dalam politik partisan. "Itu dapat membahayakan kredibilitas BIN," ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 23 Maret 2023.

Menurut Herlambang, BIN seharusnya fokus kerja sesuai dengan mandatnya, dan tidak masuk dalam pusaran politik. "Yang justru melahirkan ketidakpercayaan publik atas institusi negara," kata dia.

Herlambang mengatakan bahwa presiden punya andil besar dalam mengingatkan netralitas BIN. 

"Secara wewenang, presiden yang harus mengingatkan soal tersebut," ujar dia. Atau, kata dia, DPR perlu evaluasi peran BIN yang terlalu masuk dalam urusan politik.

Herlambang mengatakan, bahwa upaya lembaga telik sandi itu menghindari pusaran politisasi bukanlah hal yang mudah. Alasannya, kata dia, karena semuanya tak lepas dari sistem politik di Indonesia yang terkartelisasi.

"Sehingga wewenang konstitusional tak pernah sungguh-sungguh dilakukan," ucapnya.

Herlambang mencontohkan, salah satu keterlibatan BIN dalam pusaran politisasi itu apa yang terjadi di masa pandemi. 

Menurut Herlambang, keterlibatan BIN dalam agenda-agenda pemerintah itu mestinya dievaluasi kembali. Namun saat ini sebaliknya. "Keterlibatan BIN juga tak pernah diupayakan evaluasinya," ucapnya. 

Herlambang menegaskan, jika alasan melibatkan BIN dalam agenda pemerintah berlatarkan menciptakan kedekatan dengan masyarakat, maka pandangan itu kata Herlambang, keliru. 

"Justru keliru bila mandat atau wewenang yang seharusnya dijalankan, dikaitkan dengan asumsi perlu kedekatan dengan masyarakat," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena pada dasarnya kata Herlambang, BIN melayani lembaga pemerintahan agar pemerintahan bisa maksimal menjalankan tanggung jawabnya.

Sebelumnya, Budi melontarkan pujian kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengikuti agenda Jokowi. Budi mengatakan kalau ketua Umum Gerindra itu berguru pada guru yang sama yakni Jokowi. 

Selanjutnya, Budi mengatakan aktivitas Prabowo sering mendampingi Jokowi akhir-akhir ini membuat masyarakat bisa melihat dan menjumpai sosok Prabowo. 

"Seluruhnya mulai melihat ada aura-aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo," kata Budi. 

Terakhir, Budi mendoakan agar Prabowo selalu sehat dan bisa sukses dalam kontestasi Pemilu 2024.

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan terlalu prematur jika ungkapan Kepala BIN itu dianggap sebagai dukungan politik.

"Saya rasa terlalu jauh melihat pernyataan itu kearah sana yah, itu harus dilihat pidato beliau secara keseluruhan," ujarnya saat dihubungi, Kamis, 23 Maret 2023. 

Menurut politikus Golkar tersebut, pernyataan Budi Gunawan tak menjurus pada satu sosok calon presiden tertentu. Musababnya, hingga kini belum ada calon presiden resmi yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Pilihan Editor: KontraS Nilai Pernyataan Ketua BIN Budi Gunawan Langgar Profesionalitas dan Netralitas

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

19 menit lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
3 Kesalahan Jokowi Soal Cawe-Cawe Pada Pilpres 2024 Versi Pengamat dari UNJ

Presiden Jokowi dinilai melakukan tiga kesalahan pemikiran mendasar saat menyatakan tak akan netral pada Pemilu 2024.


Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

34 menit lalu

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman  menghadiri acara Seminar MKD DPR RI
Habiburokhman Gerindra Sebut Pernyataan Jokowi Soal Cawe-cawe Sudah Sangat Tepat

Politikus Gerindra Habiburokhman mengatakan pernyataan Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe urusan politik menjelang Pemilu 2024 sudah sangat benar.


Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

1 jam lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi. Ia pernah menjabat sebagai ketua MPR pada periode 2014-2019 dan menjadi Menteri Kehutanan periode 2009-2014. Sebelum terjun ke dunia politik, ia sempat menjabat sebagai komisaris utama PT Panamas Mitra Inti Lestari pada 2004-2006. Zulhas mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2024. Ia terpilih dari wilayah pemilihan Lampung. Kemudian, Zulhas menjabat sebagai ketua umum di partai berlambang matahari itu. TEMPO/Subekti
Zulhas Enggan Tanggapi Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Laut: Yang Ekspor Siapa, Kok Nanya Saya?

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bungkam saat ditanya izin ekspor pasir laut yang kembali dibuka tahun ini.


Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Kata Susi Pudjiastuti, Sandiaga Uno, dan Gubernur Kepri soal Jokowi yang Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut

Kebijakan Jokowi yang terbitkan izin ekspor pasir laut menimbulkan ragam komentar dari pejabat hingga mantan menteri.


Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Ragam Penjelasan KKP soal Ramainya Isu Izin Ekspor Pasir Laut, Tujuan Utamanya Bukan Itu

Ragam penjelasan KKP soal ramainya isu izin ekspor pasir laut.


Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

3 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Pixabay
Soal Ekspor Pasir Laut, KKP: Kalau Sampai Merusak Lingkungan, Kami Hentikan

KKP berjanji akan menghentikan ekspor pasir laut apabila berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir.


Gerindra Angkat Mantan Anggota Komnas HAM Jadi Juru Bicara

5 jam lalu

Ketua Komisionir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Ahmad Taufan Damanik didampingi Anggota Komsioner,  Beka Ulung Hapsara (kiri),  Amirudin  (kanan) dan Munafrizal Manan (kedua kiri)saat memberikan keterangan kepada media tentang peristiwa penembakan yang menewaskan 31 pekerja di Kabupaten Nduga di Kantor Komnasham Jakarta, 5 Desember 2018. Tempo/Amston Probel
Gerindra Angkat Mantan Anggota Komnas HAM Jadi Juru Bicara

Bappilu Partai Gerindra mengangkat mantan anggota Komnas HAM Munafrizal sebagai juru bicara bidang HAM dan konstitusi.


Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menuju pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Presiden Jokowi akan menghadiri acara KTT G7 di Hiroshima, Jepang. TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Ikut Cawe-cawe Urusan Politik demi Jaga Momentum 13 Tahun

Presiden Jokowi akhirnya mengakui ikut cawe-cawe dalam urusan politik menjelang Pemilu 2024. Ia menyebut demi menjaga momentum 13 tahun.


Terpopuler: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Dirgantara Indonesia Kirim Pesawat Pesanan Thailand

8 jam lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi juga membantah rumor yang menyebut pilot maskapainya, Kapten Philips Max Mehrtens, bergabung dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terpopuler: Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Dirgantara Indonesia Kirim Pesawat Pesanan Thailand

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, minta Presiden Jokowi membatalkan kebijakan ekspor pasir laut.


Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Demokrat: Lebih Baik Pikirkan Kesejahteraan Rakyat

9 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres 2024, Demokrat: Lebih Baik Pikirkan Kesejahteraan Rakyat

Partai Demokrat menyarankan agar Jokowi berfokus menyejahterakan rakyat alih-alih cawe-cawe pilpres.