Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Nasional: 15 Senjata Api Ditemukan di Rumah Dito Mahendra, Kata Anies soal Sinyal Jokowi Dukung Prabowo - Ganjar

Reporter

image-gnews
Pihak swasta Mahendra Dito Sampurno, seusai menjalani pemeriksaan, setelah tiga kali mangkir untuk memenuhi panggilan penyidik, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023. Mahendra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka terpidana mantan Sekretaris MA, Nurhadi, dalam tindak pidana korupsi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto
Pihak swasta Mahendra Dito Sampurno, seusai menjalani pemeriksaan, setelah tiga kali mangkir untuk memenuhi panggilan penyidik, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023. Mahendra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka terpidana mantan Sekretaris MA, Nurhadi, dalam tindak pidana korupsi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

Dia menjelaskan, ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen sudah terpenuhi. Pasalnya, saat ini sudah ada tiga partai yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024.

Mereka adalah Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai ini rencananya akan bekerja sama dalam Koalisi Perubahan.

“Persyaratan 20 persennya sudah. Kan sekarang partainya sudah, itu yang penting. Kalau itu sudah, sekarang yang penting mengajak masyarakat bersama-sama (melakukan perubahan),” ujarnya.

Adapun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan keakraban yang nampak dari pertemuan Presiden Jokowi bersama Prabowo dan Ganjar merupakan hal yang bagus. Ketiga tokoh itu sebelumnya bersua dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah.

Kemesraan antara Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar disebut-sebut sebagai sinyal endorse kepada keduanya untuk maju Pemilihan Presiden 2024. Toh, jika memang benar diendorse alias dipromosikan, kata Surya, tidak ada yang salah dari hal tersebut.

“Bagus saja lah. Dipromosi oleh Presiden masa nggak bagus?” kata Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Maret 2023.

Saat ditanya kapan Anies akan dipromosikan oleh Jokowi, Surya meminta untuk menanyakan hal tersebut kepada Presiden sendiri. Ia mengaku belum mendorong maupun berencana mempertemukan Anies dengan RI 1 tersebut.

“Nah itu jangan tanya saya, tanya sama Pak Jokowi. Belum ada (dorongan atau rencana mempertemukan Anies dengan Jokowi),” kata Surya.

Sebelumnya, Jokowi, Prabowo, dan Ganjar bersua dalam agenda panen raya di Kecamatan Ambal, Kebumen, pada Kamis, 9 Maret 2023. Jokowi dan Prabowo nampak mengenakan kemeja putih, sementara Ganjar mengenakan pakaian dinasnya berwarna coklat.

Pilihan Editor: Menerka Menko yang Disebut Anies Baswedan Mau Ubah Konstitusi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

25 menit lalu

Ekspresi warga usai adanya pengusiran secara paksa di Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Resilience Hari Akbar mengatakan bahwa pagi tadi telah terjadi pengusiran secara paksa bahkan menggunakan kekerasan fisik oleh Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun bernegoisasi dengan pihak PT Jakpro, hingga pihak Kepolisian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

Menurut Anies, warga Kampung Bayam hanya butuh diberikan kunci untuk masuk. "Mari kita perjuangkan," katanya.


Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Pemerintahan Prabowo Diminta Hati-hati

Pengamat menilai Indonesia saat ini mengalami defisit anggaran yang berpotensi menembus 3 persen. Pemerintahan Prabowo-Gibran mesti hati-hati.


KPK Ungkap Modus Korupsi Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: Tentukan Pemenang Sebelum Lelang

2 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Ungkap Modus Korupsi Tersangka Baru Kasus DJKA Kemenhub: Tentukan Pemenang Sebelum Lelang

Modus korupsi di DJKA Kemenhub dilakukan saat sebelum dan setelah lelang pengadaan barang dan jasa di proyek jalur kereta api.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

2 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.


Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

2 jam lalu

Spanduk bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 3 September 2023. Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan kepada bakal Calon Presiden Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bakal Calon Wakil Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

Demokrat menyebut nama Anies Baswedan tak masuk daftar yang diusulkan internal partai atau aspirasi masyarakat untuk menjadi calon Gubernur Jakarta.


KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

3 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

Ucapan Alexander Marwata soal Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

10 jam lalu

Perwakilan masyarakat suku Awyu Papua dan suku Moi menggelar doa dan ritual adat di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 27 Mei 2024. Mereka menuntut Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit untuk melindungi hutan adat di Papua. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Rapat dengan DPR, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Minta Tambah Anggaran

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang membidangi hukum di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 13 Mei 2024.


Prabowo Sebut Tak Perlu Gerakan Non-Blok Baru

11 jam lalu

Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Sebut Tak Perlu Gerakan Non-Blok Baru

Prabowo mengklaim Indonesia dilihat oleh negara-negara Afrika karena keberhasilan sebagai negara yang berkembang.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Tersangka Korupsi DJKA dari BTP Semarang Diduga Terima Fee 10 Hingga 20 Persen dari Lelang

12 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu bersama tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo (kanan), menghadirkan Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP Kelas 1 Jawa Bagian Tengah tahun 2017 - 2021, Yofi Oktarisza, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Yofi Oktarisza, dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa Bagian Tengah dan di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka Korupsi DJKA dari BTP Semarang Diduga Terima Fee 10 Hingga 20 Persen dari Lelang

PPK dalam proyek DJKA ini diduga menerima fee 10 hingga 20 persen dari tiap paket lelang.