Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Peluang Duet Prabowo-Ganjar, PDIP Sebut Megawati akan Putuskan Pasangan Terbaik

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDI Perjuangan Muhammad Prananda Prabowo (kiri) dan  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) saat tiba untuk menghadiri Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDI Perjuangan Muhammad Prananda Prabowo (kiri) dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) saat tiba untuk menghadiri Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut partainya belum bisa menyampaikan sikap ihwal opsi menyandingkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Opsi ini sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Hasto menjelaskan, keputusan soal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung PDIP pada 2024 berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Ya nanti Ibu Megawati Soekarnoputri yang akan memutuskan pasangan yang terbaik dan sesuai dengan yang menjadi harapan rakyat," kata Hasto dalam keterangannya, Senin, 13 Maret 2023.

Hasto menyatakan kewenangan Megawati menentukan capres cawapres sudah berjalan di partai berlambang banteng moncong putih ini. Ia mencontohkan saat Megawati mengusung Joko Widodo alias Jokowi sebagai capres pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.

"Jadi, kalau kami lihat secara empiris pada tahun 2014 dan 2019, maka tahapannya, Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan calon presiden dari internal PDIP, pada saat itu adalah Bapak Jokowi," kata dia.

Adapun peluang Gerindra menduetkan Prabowo dengan Ganjar muncul dengan syarat Prabowo mutlak harus jadi capres, sementara Ganjar menjadi cawapres.

Hasto menegaskan bahwa capres harus berasal dari kader internal PDIP. Pasalnya, kata dia, PDIP merupakan partai pemenang Pemilu dua kali berturut-turut.

“Sebagai partai pemenang pemilu dengan kepercayaan rakyat dua kali berturut-turut, tentu saja kami akan mengusung capres dan inilah sebagai konsekuensi dari keputusan Kongres Ke-lima pada tahun 2019 lalu," kata Hasto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan partainya terbuka untuk menggaet Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo mutlak jadi capres.

“Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim dalam acara deklarasi Prabowo Mania 08 di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Maret 2023.

Hashim menutup opsi Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut dia, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar. Usia mereka terpaut 15 tahun.  Menurut Hashim, senioritas itu merupakan jaminan pengalaman yang lebih matang dalam berpolitik.

PKB Sebut Duet Prabowo-Ganjar Tidak Mudah Diwujudkan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan opsi menduetkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden 2024 tidak mudah direalisasikan. 

Dia mengatakan Hashim punya dua syarat yang mesti dipenuhi untuk menduetkan Prabowo-Ganjar. Pertama, Prabowo mutlak harus jadi calon presiden.

“Syarat pertama Pak Prabowo harus jadi capres. Pada level ini kan harus nego juga ke Pak Ganjar karena selama ini kerap dideklarasikan sebagai capres. Itu butuh proses dan dinamika politik,” kata Syaiful saat dihubungi, Senin, 13 Maret 2023.

Adapun syarat kedua adalah usulan Ganjar sebagai calon wakil presiden harus disetujui oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Syaiful menyebut muktamar partainya meminta Cak Imin maju Pilpres 2024.

Pun saat bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), dia mengatakan PKB mendorong Cak Imin agar diusung dalam kontestasi Pilpres 2024. Oleh sebab itu, kata Syaiful, syarat yang dilontarkan Hashim tidak mudah dipenuhi.

“Tentu tidak mudah itu untuk mengkompromikan dua syarat yang disampiakan Pak Hashim. Masih butuh waktu lah,” kata dia.

Kendati demikian, Syaiful menyatakan partainya menghargai opsi yang diungkapkan Gerindra. Ia mengatakan keputusan soal capres dan cawapres KIR sepenuhnya berada di tangan Prabowo dan Cak Imin.

“Apa yang disampaikan Pak Hashim merupakan pandangan pribadi beliau, secara resmi belum disampaikan dalam satu meja dengan Pak Prabowo dan Gus Imin,” ujarnya.

IMA DINI SHAFIRA | ROSSENO AJI

Pilihan Editor: Rafael Alun dan Tsunami Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

4 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Janji Pramono Anung Atasi Masalah Banjir, Polusi, hingga Soal PPSU

Pramono Anung berjanji akan menyelesaikan masalah-masalah kecil dulu yang ada di Jakarta.


Pramono Anung Tak Mau Muluk-muluk Bangun Jakarta seperti Dubai

5 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung, tiba di acara deklarasi yang diadakan oleh para relawan pendukung Pramono Anung- Rano Karno di Gedung Juang '45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Pramono Anung Tak Mau Muluk-muluk Bangun Jakarta seperti Dubai

Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno menghadiri deklarasi relawan di Gedung Joang.


Prabowo: Kabinet Zaken hingga Bakal Menteri Lulusan Taruna Nusantara

7 jam lalu

Presiden terpilih dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan sambutan dalam penutupan Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024. Kongres III Partai NasDem kembali menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo: Kabinet Zaken hingga Bakal Menteri Lulusan Taruna Nusantara

Berbagai isu mengenai kabinet pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto mulai dibicarakan


KPU Menanggapi Peluang Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

10 jam lalu

KPU siapkan aturan teknis antisipasi kemenangan kotak kosong di Pilkada 2024.
KPU Menanggapi Peluang Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada

Pilkada ulang akan digelar tahun depan jika kotak kosong mengalahkan calon tunggal.


Perusahaan Qatar Minat Investasi di Sektor Pertenakan Sapi Perah RI untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

10 jam lalu

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Dok. Kementerian Pertania
Perusahaan Qatar Minat Investasi di Sektor Pertenakan Sapi Perah RI untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Mentan Andi Amran Sulaiman menyambut baik minat perusahaan agrikultur Qatar untuk berinvestasi di sektor peternakan sapi perah di Indonesia.


Jalankan Program Prabowo, Bahlil Sebut ESDM Berencana Bangun Pipa Gas dari Aceh sampai Jawa

10 jam lalu

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia seusai rapat dengan komisi VII DPR, Senin, 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilona
Jalankan Program Prabowo, Bahlil Sebut ESDM Berencana Bangun Pipa Gas dari Aceh sampai Jawa

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM akan membangun industri Liquefied Petroleum Gas untuk di dalam negeri dengan memanfaatkan tanaman C3 dan C4


Thomas Djiwandono Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani: Tak Bahas Makan Siang Gratis

10 jam lalu

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat bertemu wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Thomas Djiwandono Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani: Tak Bahas Makan Siang Gratis

Program makan siang gratis atau program makan bergizi gratis akan diterapkan ketika mereka mulai menjabat pada Oktober mendatang.


Thomas Djiwandono Ungkap Tak Ada Tawaran dari Prabowo ke Sri Mulyani untuk Lanjut ke Kabinet Baru

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono saat melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin, 9 September 2024 lewat unggahan di Instagram (Sumber: IG @smindrawati).
Thomas Djiwandono Ungkap Tak Ada Tawaran dari Prabowo ke Sri Mulyani untuk Lanjut ke Kabinet Baru

Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengungkap tidak ada tawaran dari Prabowo Subianto kepada Sri Mulyani untuk lanjut menjadi menteri di kabinet berikutnya.


Kata Andika Perkasa soal Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Bertabur Bintang

12 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur Jawa Tengah Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa (kiri) dan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Kariadi, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 29 Agustus 2024. Tes kesehatan tersebut untuk kepentingan persyaratan mendaftar sebagai Bacagub dan Bacawagub di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Provinsi Jawa Tengah pada Pilkada 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Kata Andika Perkasa soal Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Bertabur Bintang

Tim pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin beranggotakan sederet nama purnawirawan jenderal mantan petinggi TNI dan Polri.


MPR Cabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Guntur Soekarnoputra: Terbantahkan Bung Karno Mendukung G30S PKI

12 jam lalu

Megawati Soekarnoputri, Guntur Soekarnoputra dan Sukmawati Soekarnoputri menghadiri pencabutan TAP MPRS Nomor XXXII/MPRS/1967 di Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
MPR Cabut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Guntur Soekarnoputra: Terbantahkan Bung Karno Mendukung G30S PKI

MPR RI resmi mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno. Apa alasannya?