TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan kepemilikan saham oleh 134 pegawai pajak pada 280 perusahaan menggunakan nama istri mereka. Ia menduga cara ini dilakukan untuk menyembunyikannya atau kecenderungan main aman.
"Ini bukan berarti 134 salah, tetapi dalam surat saya sebutkan tolong ditindaklanjuti kenapa mereka mempunyai perusahaan. Ini kan umumnya atas nama istrinya," kata Pahala pada Jum'at 10 Maret 2023 saat ditemui di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta.
Pahala mengakui bahwa tidak ada peraturan yang melarang pegawai negeri untuk memiliki perusahaan saat ini.
"Karena peraturan pemerintah yang tahun 1980 kan melarang PNS berbisnis, jadi pakai nama istri yang boleh. Revisi PP nya tahun 2010 nggak jelas, jadi amannya mungkin pake nama istrinya," kata dia.
KPK, kata dia, tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk verifikasi data tersebut.
"Nama ada, nama perusahaan ada, bergerak di bidang apa kita lagi komunikasi dengan Dirjen AHU, pemegang saham lainnya siapa aja kita komunikasikan dirjen AHU," ujar dia.
Selain itu, Pahala juga mengatakan KPK masih terus berusaha mengendus keberadaan perusahaan penyedia jasa konsultan pajak yang digerakkan oleh para pegawai pajak yang lain. Sejauh ini, kata dia, dari 280 perusahaan tersebut, KPK telah mendeteksi dua perusahaan konsultan pajak.
"Seperti yang saya bilang kita khawatir kalau itu dia perusahaannya konsultan pajak, ini kan risikonya gede dibanding misalnya perusaahannya katering. Kalau katering kan mungkin istrinya hobi, misalnya. Nggak salah kan," ujar dia.
Sebelumnya, KPK menemukan 280 perusahaan yang dimiliki oleh 134 pajak. Temuan tersebut muncul setelah viral kasus anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Pilihan Editor: PPATK: Mutasi Transaksi Uang Andhi Pramono dan Rafael Alun seperti Bus AKAP, Saling Salip
