Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Sebut Ada Potensi Kerugian Negara Rp 4,5 Triliun dari Tata Kelola Jalan Tol

image-gnews
Pekerja mengerjakan pembangunan jalan Tol Serpong - Cinere di ruas Pamulang - Cinere, di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 20 Januari 2023. Progres pembangunan jalan Tol Serpong - Cinere tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Tol yang merupakan bagian jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR 2) ini akan tersambung langsung dengan main road Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh masyarakat yang akan ke Bogor dari Tangerang atau sebaliknya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pekerja mengerjakan pembangunan jalan Tol Serpong - Cinere di ruas Pamulang - Cinere, di kawasan Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, 20 Januari 2023. Progres pembangunan jalan Tol Serpong - Cinere tersebut masih dalam tahap penyelesaian. Tol yang merupakan bagian jaringan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR 2) ini akan tersambung langsung dengan main road Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh masyarakat yang akan ke Bogor dari Tangerang atau sebaliknya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan potensi kerugian yang besar negara dari tata kelola jalan tol. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara tersebut ditaksir mencapai Rp 4,5 triliun. 

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK  Pahala Nainggolan mengatakan potensi kerugian negara itu merupakan dana talangan pemerintah. Ia menjelaskan dalam pembangunan sejumlah ruas jalan tol di Indonesia, pemerintah mengucurkan dana pinjaman untuk pembebasan lahan. 

"Rp 4,5 triliun itu pemerintah dulu sudah beliin tanah pembebasan tanah. Janjinya nanti kalau jalan tolnya jadi dibalikin itu uang," kata Pahala pada Kamis 9 Maret 2023. 

Namun hingga kini pihak swasta yang mengerjakan proyek jalan tol tersebut masih belum mengganti uang dana talangan pemerintah tersebut. Sehingga, kata Pahala, berangkat dari hal itulah KPK mendeteksi potensi kerugian negara. 

"Ternyata tol udah jadi, Rp 4,5 triliun belum dipulangin dan belum jelas juga rencana pengembaliannya gimana. Makanya kita dorong, dipanggil dong ini semua. Rp 4,5 triliun kan gede duitnya," ujar dia saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pahala juga menyinggung dugaan potensi konflik kepentingan dalam tata kelola jalan tol. Ia mencontohkan ada lima orang pegawai Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) yang ternyata menjadi komisaris di perusahaan pengadaan jalan tol.  "Lah, kita bilang gimana gitu," ujar dia. 

Pahala mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Pahala diberitahu bahwa lima orang tersebut akan diberhentikan dari posisinya dari BPJT. "Pak menteri sudah setuju copot itu semua yang lima. Jangan tanya saya namanya. Saya lupa," kata Pahala. 

Sebelumnya, KPK telah mengumumkan telah mengeluarkan kajian potensi kerugian negara dari tata kelola jalan tol di Indonesia. Dalam temuan tersebut, Komisi menemukan beragam permasalahan mulai dari akuntabilitas hingga potensi konflik kepentingan.

Pilihan Editor: Sri Mulyani: Pembebasan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Rp 5,9 Triliun

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

3 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

KPK menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang menghubungkan kasus Wali Kota Semarang dengan Pilkada Serentak.


Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

6 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto mengklaim tak tahu menahu soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.


Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

8 jam lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terakhir kali mengirim berkas perkara Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Januari lalu.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

22 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

22 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

23 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

1 hari lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

1 hari lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
PUPR, KSP, hingga Kominfo Tinjau Pembangunan IKN, Berharap Siap Dipakai untuk Upacara 17 Agustus

Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Otorita IKN meninjau perkembangan proyek ibu kota baru itu.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.