TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Pemilu 2024 ditunda kembali mencuat. Terbaru, Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat mengetok palu Pemilu 2024 ditunda hingga 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.
“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.
Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu menambah daftar pewacana penundaan Pemilu 2024. Berikut sejumlah pihak yang pernah menggaungkan agar Pemilu ditunda.
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (tengah), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono, melakukan pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta, Rabu, 30 November 2022. Para ketua umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) gelar pertemuan membahas rencana KIB jelang pemilu 2024, sekaligus menjalin silaturahmi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
1. PLt Ketum PPP Muhammad Mardiono
Wacana penundaan pemilu 2024 kembali bergulir pada awal Februari lalu. Usulan itu diembuskan lagi oleh pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. Sosok yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan itu awalnya menilai masyarakat tidak terlalu antusias menyambut Pemilu 2024. Dia juga mengaku sempat berkeliling ke-30 provinsi dan melihat masyarakat lebih peduli pada pemulihan ekonomi ketimbang Pemilu.
“Antusiasme masyarakat menanggapi pemilu itu saya lihat tidak begitu respon tinggi, tetapi agak dingin,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, 4 Februari 2023.
Mardiono mengingatkan, Indonesia termasuk negara yang masih pada tahap recovery dari trauma pandemi Covid-19. Sehingga, menurutnya, pelaksanaan tahun politik jangan sampai merusak pemulihan masyarakat dari trauma usai hadapi dua tahun belakangan akibat Covid-19. “Jangan sampai tahun politik ini mengganggu pada situasi masyarakat atau rakyat yang masih trauma itu,” ujarnya.
2. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan salah satu pihak yang mendukung wacana Cak Imin. Bahkan pihaknya mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat. Hal ini disampaikan Airlangga seusai bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2022.
“Kita musti mengerti yang namanya aspirasi itu tidak boleh ditolak, apalagi kita suara Golkar suara rakyat,” tutur Airlangga.
Lagi pula, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan bahwa aspirasi demokratis tetap harus dipegang teguh. Terlebih tantangan permasalahan yang dihadapi Indonesia ke depan makin berat.
3. Ketum PAN Zulkifli Hasan
Ketum Partai Amanat Nasional ata7 PAN, Zulkifli Hasan, juga pernah menyatakan dukungan atas usulan penundaan Pemilu 2024 oleh Cak Imin. Menurut sosok yang akrab dipanggil Zulhas itu, terdapat sejumlah alasan dirinya mendukung usulan tersebut. Antara lain soal angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi.
“Berbagai survei menyebut angkanya (kepuasan terhadap Jokowi) di atas 73 persen,” ujar Zulhas di Gedung Parlemen, Jumat, 28 Januari 2022.
Jokowi masih harus menjabat setelah 2024, menurut Hasan karena pertama situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus. Lalu kondisi perekonomian yang belum stabil, sehingga pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat masih perlu melakukan pemulihan. Perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi, di antaranya perang Rusia-Ukraina dan tidak menentunya harga minyak dunia.
Lalu anggaran Pemilu yang justru membengkak dari rencana efisiensi, sehingga lebih baik dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Terakhir, keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. “Mempertimbangkan hal-hal tersebut, serta setelah mendengar masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/Man
4. Ketum PKB Muhaimin Iskandar
Wacana penundaan Pemilu 2024 juga pernah diutarakan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Wakil Ketua DPR RI itu mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. “Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujar Muhaimin lewat keterangan tertulis, Rabu, 23 Februari 2022.
Menurut Muhaimin, wacana itu terlintas olehnya usai bersua dengan pelaku usaha mikro, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di Ruang Delegasi DPR, Nusantara III, Jakarta, Rabu, 23 Februari 2022. Mereka memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Menurut Muhaimin, momentum ini tak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/HO-Kemenko Marves/Vebianto Faladi/aa. Handout Kemenko Marves/Vebianto Faladi
5. Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan merupakan salah satu pihak yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah YouTube, Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet.
Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut, maupun tudingan yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.
“Ya pasti adalah, masa bohong,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2022.
Pilihan Editor: Penundaan Pemilu 2024 Bisa Buat Jokowi 3 Periode? Ini Mereka yang Pernah Menyuarakan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
