Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penundaan Pemilu 2024 Bisa Buat Jokowi 3 Periode? Ini Mereka yang Pernah Menyuarakan

image-gnews
Mahasiswa membawa poster berisi sindiran masa jabatan presiden tiga periode dalam aksi gabungan mahasiswa, di Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 April 2022. Mahasiswa menuntut penolakan 3 periode jabatan presiden Jokowi dan tolak penundaan pemilu. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Mahasiswa membawa poster berisi sindiran masa jabatan presiden tiga periode dalam aksi gabungan mahasiswa, di Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 April 2022. Mahasiswa menuntut penolakan 3 periode jabatan presiden Jokowi dan tolak penundaan pemilu. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode tak kunjung surut. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengetok palu yang berarti penundaan Pemilu 2024, mengindikasikan Jokowi kudu menjabat hingga 2025. Majelis Hakim tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda Pemilu selama dua tahun empat bulan.

Keputusan itu buntut laporan Partai Prima yang merasa dirugikan karena tak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2024. PN Jakarta Pusat menyatakan KPU telah melakukan tindakan melawan hukum. Sebab itu, lembaga yang berwenang terhadap pemilihan eksekutif dan yudikatif itu diminta tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.

Berikut sejumlah deretan wacana Jokowi 3 periode yang pernah digaungkan sejumlah pihak:

1. Guru asal Dumai Herifuddin Daulay

Pertengahan Desember 2022 lalu, Seorang guru di Dumai, Riau, Herifuddin Daulay, membangkitkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengajukan gugatan uji materiil terhadap aturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Gugatan ditujukan kepada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum alias UU Pemilu.

Menurut Herifuddin, kedua pasal UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Dalam alasan permohonan, Herifuddin menilai telah ada kesalahan dalam teks Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 periode. Padahal, Pasal 7 inilah yang diturunkan menjadi UU Pemilu.

“Pemohon berkesimpulan bahwa lebih besar mudharat ketimbang manfaat dari adanya aturan pembatasan jabatan presiden,” demikian bunyi salah satu poin alasan Herifuddin dalam perkara nomor 4/PUUXXI/2023 ini.

2. Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya

Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI Surta Wijaya juga pernah menyerukan dukungan Presiden Jokowi 3 periode. Seruan itu dikumandangkan olehnya saat aksi di Istora Senayan pada Selasa 29 Maret 2022 lalu. Pihaknya menilai Jokowi harus didukung menjabat tiga periode lantaran kepala desa merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi. Antara lain, kata dia, Jokowi telah mengabulkan tuntutan para kepala desa yakni mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.

Setelah membuat pernyataan mendukung Jokowi 3 periode, Surta mendapat berbagai kecaman. Salah satunya dari Ketua Umum DPP APDESI, Arifin Abdul Majid. Menurutnya setelah pertemuan di Istora Senayan timbul gejolak di internal. Arifin mengatakan pihaknya tidak pernah menyatakan dukungan tiga periode untuk presiden dan meluruskan bahwa Apdesi yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM adalah yang di bawah dirinya.

3. Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang atau juga pernah mengembuskan isu Jokowi tiga periode. Hal itu terungkap saat Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor berpidato membuka Rapat Koordinasi Nasional partai itu di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu, 11 Januari 2023. “Yang paling cocok memimpin kita saat ini hanya Bapak Joko Widodo. Selebihnya belum ada, karena kami belum putuskan siapa,” ungkap Afriansyah

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, bila undang-undang bisa secara konstitusional melanggengkan kekuasaan Jokowi, PBB pasti akan memilih kembali sang presiden. “Karena apa? Semua calon presiden yang disebutkan ini omdo (omong doang),” kata Afriansyah. Mendengar pidato tersebut, Presiden Jokowi yang hadir dalam acara tersebut terlihat hanya tertawa dan menggelengkan kepala.

4. Ketua MPR Bambang Soesatyo

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga telah mencuatkan isu Jokowi tiga periode. Wacana itu muncul setelah terbitnya hasil survei yang menyebut kepuasan publik atas kinerja presiden masih tinggi. Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah.

Politikus Partai Golkar itu kemudian mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat. Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu Jokowi tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.

“Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” kata Bamsoet.

5. Relawan Jokowi

Teriakan Jokowi 3 periode menggema di acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. Presiden Jokowi pun menanggapi teriakan dari para relawan yang hadir itu. “Jokowi tiga periode, tiga periode,” teriak relawan saat Jokowi menyapa dari atas panggung. Teriakan tersebut disambut Jokowi dengan tawa.

Dari pantauan Tempo, Jokowi tersenyum dan membentuk angka tiga dengan jarinya merespon teriakan para relawan tersebut. Selain itu, para relawan yang hadir tampak mengenakan baju dengan tulisan 2024 ikut Jokowi. Spanduk kecil yang menyatakan relawan bakal patuh terhadap Jokowi pada Pilpres 2024 juga dibawa oleh relawan.

6. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Melansir Antara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia juga pernah mengusulkan Jokowi 3 periode dan menunda Pemilu 2024. Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Senin, 10 Januari 2022 menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin agar Pemilu 2024 diundur. Pasalnya, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Pilihan Editor: Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

1 jam lalu

Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 15 Januari 2024. Dalam aksi damai ini mereka memperingati empat tahun belum tertangkapnya buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang. TEMPO/Imam Sukamto
Harun Masiku Masih Belum Ditemukan, KPK Minta Masyarakat Bersabar

KPK masih belum berhasil menangkap Harun Masiku.


Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya akan tetap bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Adapun KIM adalah koalisi pengusung presiden terpilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang berisikan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai politik lainnya.


Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mempengaruhi partainya di perhelatan Pilkada 2024. Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadiri kegiatan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 22 Juni 2024.


Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

7 jam lalu

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di kediaman mempelai perempuan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan keponakannya, Adityo Rimbo Galih Samudro yang mempersunting Aisyah Nooratisy, pada Sabtu pagi, 22 Juni 2024.


Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

7 jam lalu

Logo KPU
Alasan Koalisi Peduli Keterwakilan Perempuan Laporkan Seluruh Komisioner KPU ke DKPP

Selain Hasyim Asya'ri, komisioner KPU lainnya juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik yang sama.


KPU Harap DKPP Tolak Laporan Etik soal Keterwakilan Perempuan

8 jam lalu

Anggota KPU Augus Mellaz memberikan keterangan saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Harap DKPP Tolak Laporan Etik soal Keterwakilan Perempuan

KPU menganggap laporan dugaan pelanggaran etik ke DKPP soal keterwakilan perempuan dapat terkategori sebagai ne bis in idem.


Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

8 jam lalu

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, putra pertama adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Acara dilangsungkan di Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, yang merupakan putra adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Anak sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman itu, menikahi Aisyah Nooratisy, yang merupakan putri mendiang Hardono, seorang politikus dan mantan ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo.


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

10 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

Alexander Marwata mengatakan, presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK.


Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

11 jam lalu

Irman Gusman memasang iklan pengumuman jati dirinya sebagai mantan terpidana di media cetak pada Jumat 21 Juni 2024. TEMPO/ Fachri Hamzah
Caleg DPD Irman Gusman Umumkan Statusnya di Media Cetak sebagai Mantan Terpidana Menuai Polemik

MK memutuskan caleg DPD Irman Gusman untuk mengumumkan jati dirinya ke publik lewat beberapa media cetak di Sumbar dengan jujur.