TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi respons cepat pemerintah mengatasi penahanan pekerja migran Indonesia oleh pihak keimigrasian Malaysia. Meski begitu, Komnas HAM meminta pemerintah tetap memperhatikan hak para pkerja migran tersebut.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan sebelumnya terdapat puluhan pekerja migran Indonesia yang ditahan pemerintah Negeri Sembilan, Johor Baru, Malaysia. Pasalnya, kata dia, puluhan pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen yang lengkap.
"Tercatat sebanyak 67 WNI dan PMI telah dipulangkan ke Indonesia pada 23 Februari 2023," kata Atnike melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Maret 2023.
Atnike mengatakan 67 orang pekerja migran tersebut seluruhnya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut kini semuanya telah dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing.
Selain itu, Atnike meminta agar pemerintah tetap memperhatikan pemulihan hak-hak para pekerja migran tersebut. Termasuk, kata dia, hak-hak pekerja yang belum didapatkan oleh para pekerja migran tersebut.
"Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia untuk memastikan terpenuhinya hak-hak PMI yang masih belum dibayarkan, maupun kompensasi atas aset yang disita akibat proses tersebut," ucap Atnike.
Atnike juga mendorong agar pemerintah Malaysia memerhatikan hak-hak para pekerja migran lain yang masih ditahan. Apalagi, dia mengatakan, masa penahanan para pekerja migran tersebut seharusnya sudah berakhir.
Sebelumnya, Atnike menjelaskan Komnas HAM mendapatkan laporan perihal adanya sejumlah pekerja migran Indonesia yang terjaring razia di Malaysia. Laporan tersebut, kata dia, disampaikan pada tanggal 2 Februari 2023.
"Atas peristiwa tersebut, pada pada keesokan harinya, Komnas HAM RI telah menyampaikan sikap dan mendorong upaya penanganan cepat dan menjamin pemenuhan serta pelindungan terhadap PMI oleh negara," kata Atnike.
Atnike mengatakan pemerintah kemudian menjalin sejumlah koordinasi dengan pihak Malaysia. Sehingga, ia mengatakan perwakilan pemerintah Indonesia diizinkan menjenguk para pekerja migran tersebut di Depot Langgeng, Malaysia.
Pilihan Editor: Perintahkan Tunda Pemilu 2024, PN Jakpus Minta KPU Lakukan Tahapan Pemilu dari Awal
