Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjelang Anas Urbaningrum Bebas April 2023, Muncul Baliho Bertulis: Tunggu Beta Bale!

TEMPO/Fully Syafi
TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika mengabarkan bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urabiningrum akan bebas pada April 2023.

Seiring dengan itu muncul beberapa baliho besar memperlihatkan wajah Anas Urbaningrum. Mendapat sorotan, karena baliho itu salah satunya di sekitar rumah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor. Baliho itu bertuliskan "Tunggu Beta Bale!".

Siapakah Anas Urbaningrum dan apa kasus yang menyebabkan ia dipenjara?

Anas Urbaningrum  seorang politikus Indonesia. Ia merupakan Ketua Presidium Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang dideklarasikan pada 15 September 2013. Sebelumnya, ia adalah Ketua Umum DPP Partai Demokrat dari 23 Mei 2010 hingga menyatakan berhenti pada 23 Februari 2013.

Anas lahir di Desa Ngaglik, Srengat, Blitar, Jawa Timur, ia menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar atau SD hingga Sekolah Menengah Atas atau SMA di tanah kelahirannya yaitu Kabupaten Blitar. Setelah lulus dari SMA 1 Srengat, Anas melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke salah satu Perguruan Tinggi Negri yang terkenal dan bagus yaitu Universitas Airlangga yang terletak di Surabaya.  Anas Urbaningrum berhasil masuk Universitas Airlngga melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) pada 1987. Di kampus ini ia memilih Jurusan Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, hingga lulus pada1992.

Setelah itu, Anas melanjutkan pendidikannya di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan meraih gelar master bidang ilmu politik pada 2000. Tesis yang ia buat untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjananya telah dibukukan dengan judul "Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid" (Republika, 2004). Lalu setelah itu, ia merampungkan studi doktor ilmu politik pada Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Kiprah Anas di kancah politik dimulai di organisasi gerakan mahasiswa. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada 1997.

Saat menjalankan perannya sebagai ketua organisasi mahasiswa terbesar itu, Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada Reformasi 1998. Pada era itu pula ia menjadi anggota Tim Revisi Undang-Undang Politik, atau Tim Tujuh, yang menjadi salah satu tuntutan Reformasi.

Lalu pada pemilihan umum demokratis pertama 1999, Anas terpilih menjadi anggota Tim Seleksi Partai Politik, atau Tim Sebelas, yang memiliki tugas memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Setelah itu, ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004.

Setelah mengundurkan diri dari KPU, Anas bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2005 sebagai Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah. Lalu 22 Februari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas sebagai tersangka atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Keesokan harinya, pada 23 Februari 2013, Anas menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. 

Anas terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 KUHP, pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003.

Kronologi Vonis Anas 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun 2011: M Nazaruddin , selaku mantan Bendahara Partai Demokrat mengatakan Anas terlibat korupsi wisma atlet Hambalang, Bukit Jonggol.

Februari 2013: KPK akhirnya menetapkan Anas sebagai tersangka

September 2014: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis 8 tahun penjara kepada Anas serta denda Rp 300 juta subsider kurungan selama tiga bulah dan hakim juga memerintahkan jaksa menyita tanah di Pondok Ali Ma'sum, Krapyak, Yogyakarta. Tanah seluas 7.870 meter persegi itu diyakini adalah hasil korupsi yang dilakukan Anas

Februari 2015: Majelis hakim banding akhirnya menetapkan hukuman Anas menjadi 7 tahun penjara atau turun 1 tahun dibandingkan vonis sebelumnya dan denda sebesar Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan. Aset tanah di Krapyak dikembalikan ke pesantren yang dipimpin mertuanya, Attabik Ali untuk kepentingan santri. Atas putusan ini Anas mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Juni 2015: Majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Artidjo Alkostar memberikan vonis 14 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan. Hakim Agung Krisna Harahap juga mengatakan bahwa Anas juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara dan pencabutan hak politik Anas. Anas menyatakan keberatan atas vonis ini dan pada 2018 ia mengajukan peninjauan kembali

September 2020: Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Anas Urbaningrum dan Majelis Hakim PK memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama 8 tahun, ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan

RECHA TIARA DERMAWAN  I  SDA

Pilihan Editor: Menanti Anas Urbaningrum Bebas, PKN: Mau Posisi Apapun Tak Ada Masalah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


16 Nama Mantan Pejabat Kemenkeu yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 8,5 Triliun

1 jam lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. Dalam rapat tersebut, KPK meminta dukungan Komisi III untuk membahas dua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan komisi antirasuah.TEMPO/M Taufan Rengganis
16 Nama Mantan Pejabat Kemenkeu yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Senilai Rp 8,5 Triliun

Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan daftar berisi 16 nama bekas pejabat Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. Siapa saja mereka?


KPK Duga Hasbi Hasan Lobi Hakim Agung Prim Haryadi untuk Urus Perkara

1 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Duga Hasbi Hasan Lobi Hakim Agung Prim Haryadi untuk Urus Perkara

KPK akhirnya berhasil memeriksa Hakim Agung Prim Haryadi dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Soal AHY Kandidat Cawapres Ganjar, Hasto Bilang Hubungan PDIP - Demokrat Ibarat Iran - Saudi

1 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan keterangan pers di hari terakhir Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Soal AHY Kandidat Cawapres Ganjar, Hasto Bilang Hubungan PDIP - Demokrat Ibarat Iran - Saudi

Hasto menyebut partainya punya tanggung jawab menyampaikan usulan AHY jadi cawapres kepada publik.


AHY Ingatkan Anies Segera Umumkan Cawapres Bulan Ini

3 jam lalu

Silahturahmi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ke kediaman Capres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan di di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 22 April 2023. Foto Istimewa
AHY Ingatkan Anies Segera Umumkan Cawapres Bulan Ini

AHY mengungkap tidak ada sanksi atau pencabutan dukungan terhadap Anies jika target tersebut tidak terpenuhi.


KPK Duga Ada Aliran Duit Eks Bupati PPU Abdul Gafur ke Musda Partai Demokrat Kaltim

4 jam lalu

Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Abdul menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait kegiatan pengerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Duga Ada Aliran Duit Eks Bupati PPU Abdul Gafur ke Musda Partai Demokrat Kaltim

KPK menduga aliran dana dari mantan bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur ke Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur.


AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Pengamat: Iman Politik Demokrat Sedang Diuji

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) pengurus Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) yang terdiri dari Koordinator Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab (kiri) dan Ketua Kornas Forum Ka'bah Membangun, Habil Marati (kanan) saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. Pertemuan silaturahmi antara Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) pendukung Anies dengan Partai Demokrat tersebut membahas persoalan Cawapres sekaligus mendukung AHY untuk menjadi Cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Pengamat: Iman Politik Demokrat Sedang Diuji

Arifki Chaniago menilai masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai kandidat cawapres bagi Ganjar Pranowo merupakan ujian bagi Demokrat


KPK Buka Peluang Panggil Paksa Hakim Agung Prim Haryadi

4 jam lalu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa
KPK Buka Peluang Panggil Paksa Hakim Agung Prim Haryadi

Prim Haryadi sudah dua kali tidak hadir dalam panggilan KPK di kasus suap pengurusan perkara di MA.


3 Fakta KPK Geledah Rumah Andhi Pramono, Ada 3 Mobil Mewah Diduga Disembunyikan

5 jam lalu

Polisi berjaga saat penggeledahan oleh tim KPK di rumah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono di kompleks Grand Summit Tiban, Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 6 Juni 2023. Penggeledahaan tersebut untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan gratifikasi yang dilakukan mantan Kepala Bea Cukai Makassar tersebut. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
3 Fakta KPK Geledah Rumah Andhi Pramono, Ada 3 Mobil Mewah Diduga Disembunyikan

KPK menduga Andhi Pramono sengaja menyembunyikan 3 mobil mewah miliknya di ruko tertutup.


AHY Tuding Penguasa Gunakan Instrumen Hukum untuk Habisi Partai Demokrat

6 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Sekber Koalisi Kuning Ijo Biru (KIB) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Tuding Penguasa Gunakan Instrumen Hukum untuk Habisi Partai Demokrat

AHY menuding penguasa saat ini sedang berusaha menghabisi partainya melalui instrumen hukum. Namun Moeldoko pernah bantah keterlibatan istana


KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus Eks Bupati Penajam Paser Utara

17 jam lalu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memberikan keterangan pers terkait OTT  Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam, 13 Januari 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus Eks Bupati Penajam Paser Utara

KPK menetapkan tiga tersangka baru di kasus korupsi eks Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Mereka petinggi di BUMD kabupaten itu.