Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

NasDem Bantah Anies Baswedan Akan Jegal Proyek IKN

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berfoto bersama pembalap di
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) berfoto bersama pembalap di "grid line" sebelum dimulainya balapan Formula E Jakarta di Jakarta International E-Prix Circuit (JEIC) Ancol, Jakarta, Sabtu 4 Juni 2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Dedy Ramanta membantah bila calon presiden yang mereka usung, Anies Baswedan, akan menjegal program pemerintah. Salah satunya proyek Ibu Kota Negara atau IKN yang digagas Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," kata Dedy dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 18 Februari 2023.

Pernyataan ini disampaikan Dedy untuk menegaskan pernyataan Anies dalam wawancara di sebuah stasiun televisi. Saat itu, Anies menjawab pertanyaan soal bagaimana nasib IKN jika dia terpilih menjadi presiden.  

"Itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai undang-undang," ujar Anies.

Menurut Dedy, siapapun presiden yang akan datang, termasuk Anies Baswedan pasti terikat pada undang-undang dan konstitusi yang telah diputuskan. IKN salah satunya, yang sudah ditetapkan lewat UU IKN oleh Jokowi sejak 15 Februari 2022.

"Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan, misalnya Undang-undang soal IKN memang harus dijalankan," kata Dedy.

Bahkan, ujar Dedy, semua hal yang menyangkut kebijakan hukum terkait dengan UU harus dilaksanakan karena itu merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Artinya, kalau kemudian presiden hasil Pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang bisa dipermasalahkan," ujarnya.

Anies disebut teruskan program Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta

Di sisi lain, Dedy menyebut dalam rekam jejaknya, Anies tidaklah berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Dedy, Anies menjalankan program pemerintah dan melanjutkan program gubernur-gubernur sebelumnya yang salah satunya adalah Jokowi.

"Jadi, jangan kemudian seolah-olah sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah, kan tidak," ujar Dedy.

Ia menyebut gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga tidak mungkin berlawanan. Selain itu, Dedy menyebut banyak program pemerintah pusat dilanjutkan dan dituntaskan oleh Anies, diantaranya program LRT, MRT dan normalisasi sungai.

Anies Baswedan memang kerap diserang sebagai sosok yang berlawanan dari Jokowi. Hal itu sempat dinyatakan oleh sejumlah politikus PDIP. Partai berlambang banteng itu pun sempat mendesak presiden untuk mendepak NasDem dari Kabinet Indonesia Maju karena mengusung Anies.  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Jokowi Soal Kaesang Didorong Maju Pilgub Jakarta, Adakah Bedanya Ketika Gibran Maju Pilpres 2024?

44 detik lalu

Ilustrasi: Tempo/Dianka Rinya
Respons Jokowi Soal Kaesang Didorong Maju Pilgub Jakarta, Adakah Bedanya Ketika Gibran Maju Pilpres 2024?

Tanggapan Jokowi soal Kaesang didorng maju di Pilgub Jakarta. Adakah bedanya dengan responsnya ketika Gibran maju Pilpres 2024 lalu?


PDIP Enggan Biarkan Khofifah Jadi Calon Tunggal, Buka Peluang Koalisi dengan PKB di Pilgub Jatim 2024

12 menit lalu

Chico Hakim. Instagram
PDIP Enggan Biarkan Khofifah Jadi Calon Tunggal, Buka Peluang Koalisi dengan PKB di Pilgub Jatim 2024

PDIP menyatakan bahwa masih mempertimbangkan sikap atas pencalonan Khofifah di Pilgub Jatim. Enggan biarkan calon tunggal melawan calon kosong.


Pembangunan SPAM Sepaku IKN DItargetkan Rampung Juli 2024

28 menit lalu

Suasana di pintu masuk Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. Bendungan Sepaku Semoi akan menyuplai air baku ke Ibu Kota Nusantara (IKN). TEMPO/Riri Rahayu.
Pembangunan SPAM Sepaku IKN DItargetkan Rampung Juli 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengejar target pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku, IKN.


Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke Setiap Provinsi, termasuk IKN

33 menit lalu

Peternak memperlihatkan sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Aceh di Aceh Besar, Aceh, Selasa, 11 Juni 2024. Presiden Jokowi memberikan bantuan seekor sapi kurban jenis simental dengan berbobot 980 kilogram kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. ANTARA/Irwansyah Putra
Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke Setiap Provinsi, termasuk IKN

Mengenai lokasi kurban Idul Adha di IKN, Heru mengatakan usulannya sedang dibahas di Istana.


Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

48 menit lalu

KPK: Mudah-mudahan dalam Seminggu Harun Masiku Ketangkap
Usai Periksa Hasto PDIP, Harun Masiku Kini Jadi Target Penangkapan KPK

Alexander Marwata mengatakan, Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan. Ucapan Alexander itu dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

1 jam lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

1 jam lalu

Ekspresi warga usai adanya pengusiran secara paksa di Rusun Kampung Bayam, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 21 Mei 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Resilience Hari Akbar mengatakan bahwa pagi tadi telah terjadi pengusiran secara paksa bahkan menggunakan kekerasan fisik oleh Satpol PP dan Pemerintah Provinsi DKI. Warga Kampung Bayam pun bernegoisasi dengan pihak PT Jakpro, hingga pihak Kepolisian. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Saat Anies Baswedan Kembali Singgung soal Nasib Warga Kampung Bayam

Menurut Anies, warga Kampung Bayam hanya butuh diberikan kunci untuk masuk. "Mari kita perjuangkan," katanya.


Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

1 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

2 jam lalu

Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

Walhi menyoroti empat pasal selain obral izin tambang ormas keagamaan, yang juga dianggap bermasalah.


Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

3 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango (kanan) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam raker tersebut Ketua KPK dan Ketua PPATK meminta penambahan anggaran untuk tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nawawi Pomolango Berharap Harun Masiku Bisa Ditangkap sebelum Masa Jabatannya Berakhir di KPK

Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap Harun Masiku bisa tertangkap sebelum masa jabatannya berakhir pada Desember 2024.