Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Beberkan Aturan di Perpu Cipta Kerja yang Rugikan Buruh

Editor

Febriyan

image-gnews
Demo buruh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja berkumpul di depan Pintu Irtih Monas dan bersiap bertolak menuju Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Demo buruh menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja berkumpul di depan Pintu Irtih Monas dan bersiap bertolak menuju Istana Negara, Sabtu, 14 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera membeberkan sejumlah poin dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja yang merugikan buruh. PKS menjadi salah satu partai yang menolak disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja di DPR RI. 

"Kalau dicermati secara seksama, pelemahan atas posisi buruh di Perpu Cipta Kerja dapat ditemukan di antaranya tereduksi besaran kompensasi PHK, diperluas dan dipermudahnya PHK, outsourcing (alih daya) yang tidak dibatasi," ujar Mardani saaf dihubungi Tempo, Jumat, 17 Februari 2023. 

Selain itu, Mardani menyebut Perpu Cipta Kerja juga membuat sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) alias sistem kontrak menjadi diperluas dan diperpanjang. Lalu dipermudahnya tenaga kerja asing, politik hukum upah murah, dihilangkannya kewajiban upah sektoral, diperlemahnya posisi dewan pengupahan, hingga diperlemahnya eksistensi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh atau mitra perusahaan untuk membuat perjanjian kerja bersama. 

Menurut Mardani, seluruh hal tersebut dapat merugikan buruh sehingga PKS menyatakan menolak pengesahan Perpu tersebut. 

"Konsistensi PKS dalam melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap buruh terus dihadirkan, karena bagi PKS pembelaan terhadap buruh/pihak lemah merupakan perjuangan ideologis dan konstitusi yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," kata Mardani. 

Demokrat menilai pemerintah tak mematuhi perintah MK

Sebelumnya, DPR RI telah Perpu Cipta Kerja dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu, 15 Februari 2023.  

Dari 9 fraksi DPR, sebanyak 7 fraksi setuju dan 2 fraksi menolak Perpu tersebut. Penolakan ini berasal dari Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). DPD RI turut menyatakan penolakannya terhadap Perpu ini.

Dalam pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menilai penerbitan Perpu tersebut merupakan bentuk pembangkangan Presiden Jokowi atas putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, dalam putusan MK tersebut, pemerintah diminta untuk memperbaiki sisi formil maupun materil dari undang-undang tersebut. Alih-alih memperbaiki, dia menyebut pemerintah malah menerbitkan Perpu.

“Bahkan tidak tampak perbedaan signifikan antara isi Perpu dengan materi UU sebelumnya. Artinya, keluarnya Perpu Ciptaker kelanjutan proses legislasi yang tidak partisipatif,” kata Santoso dalam rapat. 

Selain itu, Santoso menyoroti argumentasi pemerintah yang menyatakan ada kegentingan memaksa sehingga Perpu Cipta Kerja perlu diterbitkan. Menurut dia, argumen pemerintah tidak rasional.

“Kita perlu bertanya, apakah Perpu Ciptaker ini hadir karena kegentingan memaksa atau kepentingan penguasa?,” kata dia.

Perpu Cipta Kerja memang merupakan bentuk lain dari UU Cipta Kerja yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dua tahun lalu. Saat itu, MK menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional terbatas. Pemerintah pun diberi waktu dua tahun untuk memperbaiki Perpu itu.  

Tak hanya DPR, Perpu Cipta Kerja pun memicu penolakan dari kalangan buruh. Partai Buruh menyatakan mereka telah mengorganisir berbagai serikat pekerja untuk melakukan mogok massal secara nasional jika DPR dan Pemerintah tetap ngotot mengesahkannya menjadi undang-undang.

M JULNIS FIRMANSYAH I IMA DINI SHAFIRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

5 jam lalu

Daun Kratom atau Mitragyna Speciosa. Kredit: Wikipedia
Serba-serbi Tanaman Kratom: Asal-usul Hingga Jadi Salah Satu Fokus Jokowi

Kratom punya nama latin Mitragyna Speciosa, disebut memiliki kandungan narkotika, tapi berpotensi besar diekspor karena manfaat kesehatannya.


3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

5 jam lalu

Logo Partai Demokrat
3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

Diperkirakan pada pertengahan Juli 2024 sudah ada keputusan rekomendasi dukungan dari Demokrat.


Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

6 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kata Relawan Soal Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024

Relawan mengatakan isu cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta hanya ketakutan dari lawan politik.


Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

7 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Tak Kunjung Beri Kepastian Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Begini Kata Pakar

Jakarta tidak langsung terlepas dari fungsi sebagai pusat pemerintahan bila keppres pemindahan IKN diteken.


Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) bersiap mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Tegaskan Golkar akan Tetap Bersama KIM di Pilgub Jakarta 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya akan tetap bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Adapun KIM adalah koalisi pengusung presiden terpilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang berisikan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah partai politik lainnya.


Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) mengikuti Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2024. Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu, Jokowi mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Airlangga Sebut Keinginan Jokowi akan Pengaruhi Golkar di Pilkada 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan mempengaruhi partainya di perhelatan Pilkada 2024. Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadiri kegiatan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 22 Juni 2024.


Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

18 jam lalu

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di kediaman mempelai perempuan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (22/6/2024). ANTARA/Aris Wasita
Intip Mahar Pernikahan Keponakan Jokowi di Solo, Apa Saja?

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan keponakannya, Adityo Rimbo Galih Samudro yang mempersunting Aisyah Nooratisy, pada Sabtu pagi, 22 Juni 2024.


Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

19 jam lalu

Presiden Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, putra pertama adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Acara dilangsungkan di Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Jadi Saksi Nikah Keponakannya dari Idayati-Anwar Usman di Solo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi saksi pernikahan Adityo Rimbo Galih Samudro, yang merupakan putra adik kandung Jokowi, Idayati, pada Sabtu pagi ini, 22 Juni 2024. Anak sambung mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman itu, menikahi Aisyah Nooratisy, yang merupakan putri mendiang Hardono, seorang politikus dan mantan ketua DPD II Partai Golkar Kota Solo.


Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

20 jam lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Klaim Tak Pernah Diundang Jokowi ke Istana untuk Bahas Perkara

Alexander menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif, bukan di bawah Presiden Jokowi.


Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

21 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Bantah Ada Intervensi Jokowi di KPK, Alexander Marwata: Terlalu Banyak Rumor

Alexander Marwata mengatakan, presiden tidak bisa memberhentikan pimpinan KPK.