INFO NASIONAL - Setiap orang dihadapkan pada berbagai risiko di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari dalam kandungan hingga berusia lanjut. Apabila resiko ini tidak terkelola dengan baik akan menurunkan kualitas hidup. Berbagai risiko kerentanan yang mungkin dihadapi manusia di antaranya serangan penyakit, penuaan, perubahan fungsi tubuh, turunnya kesejahteraan yang diakibatkan hilangnya pekerjaan, resesi ekonomi, bencana, konflik sosial, serta wabah penyakit.
Kita ambil contoh Ana, warga terdampak gempa bumi di Lombok Utara pada tahun 2018. Ana selama ini membuat kue-kue kecil untuk dijual di pasar, namun tersebut menghancurkan rumah dan lokasi mata pencahariannya.
Seperti korban lainnya, Ana tinggal di tenda darurat dan memperoleh bantuan kebutuhan sehari-hari. Namun proses pemulihan pasca-bencana tidak semudah yang diharapkan. Ana harus mengembangkan usaha dari awal lagi dan mencari modal pendukung. Kehidupan juga tidak kembali normal dengan cepat.
Selain itu, Ana masih trauma dan takut berada di dalam ruangan sehingga mengurangi produktivitasnya. Aktivitas belajar anaknya pun belum berjalan dengan optimal karena kesediaan infrastruktur sekolah yang belum pulih.
Kisah Ana adalah sekelumit contoh bagaimana masyarakat kita menghadapi bencana. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan pada korban bencana sudah cukup cepat. Namun, tidak semua permasalahan kebencanaan bisa terselesaikan segera. Dampak bencana pun berdampak jangka panjang. Data menunjukkan bahwa bencana meninggalkan dampak peningkatan kemiskinan yang pemulihannya tidak dapat instan.
Transformasi Menuju Program yang Adaptif
Kejadian bencana diikuti dengan respons cepat baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat. Program-program baru terkadang muncul untuk memitigasi dampak bencana yang masif. Dengan demikian, realokasi anggaran pun terkadang perlu diperlukan. Proyek-proyek besar pemerintah dikurangi atau ditunda untuk memberikan ruang pada proses perlindungan korban bencana dan pemulihan ke kondisi semula.
Inisiasi program baru merupakan upaya yang wajar dilakukan dalam meminimalisasi dampak bencana. Namun, ada opsi yang bisa ditempuh agar usaha-usaha ini lebih efisien dengan dampak dan daya ungkit yang lebih optimal. Salah satunya dengan memodifikasi program reguler yang telah ada agar lebih adaptif kebencanaan. Saat ini program reguler perlindungan sosial Indonesia sudah terbangun mapan serta memiliki anggaran, pendamping, mekanisme penyaluran, serta koordinasi lintas lembaga yang berjalan rutin. Transformasi berbagai program ini agar adaptif terhadap bencana akan jauh lebih efisien dibandingkan membuat program-program baru yang membutuhkan pengembangan mulai dari nol lagi.
Program harus dapat disalurkan dan beroperasi dengan berbagai cara yang mudah pada kondisi bencana, misalnya ketika terjadi kerusakan infrastruktur pendukung, hilangnya sinyal telekomunikasi, atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam kondisi Covid-19 yang lalu. Transformasi program adaptif memungkinkan terjangkaunya seluruh penduduk untuk dapat pulih cepat. Program ini pun harus dapat meningkatkan ketangguhan mereka dalam menghadapi resiko bencana dan guncangan. Tanpa seorang pun tertinggal.
Agar adaptif, pertama, program harus memiliki protokol koordinasi yang baku dan siap diacu dalam kondisi bencana, untuk mempercepat pengambilan keputusan yang penting untuk perluasan program. Skema koordinasi ini mencakup komitmen lintas sektor, seperti perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan, infrasruktur, dan sebagainya, dengan tetap memperhatikan batasan kewenangan antar institusi dan wilayah.
Kedua, dasar hukum program harus dibangun untuk dapat mengakomodasi perubahan sewaktu-waktu yang diperlukan pada kondisi bencana. Kanal peyaluran bantuan sosial melalui berbagai layanan keuangan dan pekerja sosial pendamping program perlu dipersiapkan sehingga mampu beroperasi dengan tanggap, cepat, dan tepat pada saat bencana terjadi.
Ketiga, ketersediaan sumber pendanaan alternatif yang mandiri, berkesinambungan, dan memperhatikan lapisan resiko kebencanaan terus disempurnakan. Ketersediaan pendanaan kebencanaan yang mandiri memungkinkan pemerintah dapat menghindari realokasi anggaran dan tertundanya proyek pembangunan yang sudah terencana akibat guncangan.
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Sebagai Dasar Program Adaptif
Elemen keempat dan utama dalam membangun program perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap kebencanaan adalah tersedianya data. Hanya dengan data yang memadai, kita dapat membangun adaptibilitas berdasarkan tiga komponen utama penanganan bencana, yaitu kesiapsiagaan sebelum bencana, tanggap darurat pada masa kejadian, serta pemulihan pasca guncangan.
Data yang diperlukan terdiri dari data berbasis individu dan keluarga, serta data kewilayahan, yang memiliki beberapa karakteristik. Data tersebut dipergunakan untuk membantu memetakan perencanaan penganggaran program yang akan dilakukan khususnya di lokasi rawan bencana.
Agar adaptabilitas program maksimal, data berbasis individu dan keluarga yang diperlukan harus menyeluruh, mencakup seluruh penduduk dan memuat informasi komprehensif terkait kerentanan masyarakat, khususnya yang penting diketahui untuk manajemen bencana.
Dalam hal ini, pemerintah telah melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Regsosek mencakup seluruh penduduk Indonesia yang berisikan informasi sosial-ekonomi setiap individu dan keluarga. Regsosek menyediakan data tingkat dan kondisi kesejahteraan seseorang melalui berbagai macam informasi individu dan keluarga seperti komposisi anggota keluarga, tingkat pendidikan, sektor pekerjaan, kualitas sanitasi, dan kepemilikan aset.
Selain itu Regsosek juga merekam kondisi lainnya baik kerentanan maupun potensi penduduk. Beberapa kerentanan penduduk seperti status disabilitas, kelanjutusiaan, serta kondisi tempat tinggal dicatat dalam Regsosek sehingga diketahui jumlah penyandang disabilitas di suatu wilayah, lengkap dengan nama, alamat, jenis kelamin, dan ragam disabilitasnya. Regsosek juga mengumpulkan informasi mata pencaharian dan kepemilikan usaha, termasuk perkiraan skala usaha yang dijalankan.
Informasi yang dicakup dalam Regsosek tersebut penting untuk memahami karakteristik masyarakat dalam menghadapi bencana. Pemerintah harus cepat mengetahui dan siap bergerak menjangkau masyarakat yang paling rentan ketika guncangan datang, terutama kepada penduduk miskin, penyandang disabilitas, perempuan dan anak-anak, serta lanjut usia. Rencana evakuasi dan perlindungan selama dan pasca kejadian bencana harus direncanakan lebih matang untuk kelompok yang paling miskin dan rentan.
Data Regsosek terkait status pekerjaan, kepemilikan usaha, dan perkiraan skalanya juga akan memudahkan pemerintah mengidentifikasi bagaimana program dapat bertransformasi secara adaptif dan turut membantu pemulihan pasca bencana. Program pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan dapat beradaptasi untuk memberikan dukungan dalam proses membangun kembali ekonomi penduduk sesuai profesi awal dan keterampilan yang dimiliki. Program bahkan bisa beradaptasi mengajarkan kecakapan tambahan atau yang sama sekali baru agar mereka mampu secepatnya kembali berdikari dalam beraktivitas dan mencari nafkah sehari-harinya.
Regsosek yang mencakup seluruh penduduk sangat penting untuk mengimplementasikan sistem adaptif. Cakupan universal menjadi krusial mengingat bencana dapat membawa dampak pada siapa saja tanpa pandang bulu. Pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk mengalami penurunan kesejahteraan yang drastis, seringkali termasuk dari kelompok menengah dan atas. Proses perencanaan kebijakan adaptif yang komprehensif memerlukan Regsosek agar perlindungan yang nantinya diberikan bisa diperoleh seluruh penduduk terdampak bencana tanpa kecuali sesuai dengan kerentanan yang dihadapi.
Kemudian, data yang terkolaborasi akan menggandakan kekuatan program perlindungan sosial dan pembangunan yang adaptif. Regsosek harus tersambung dengan data lain untuk mengoptimalkan daya gunanya. Data Regsosek yang terkoneksi ke data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) akan memudahkan penjangkauan seluruh penduduk, termasuk memastikan akuntabilitas program. Data Regsosek yang basisnya penduduk akan menjadi semakin bermakna ketika digabungkan dengan data spasial, seperti data resiko bencana inaRISK yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Interoperabilitas data geolokasi dalam Regsosek dan inaRISK akan memudahkan pemerintah untuk memastikan lokasi setiap penduduk serta resiko dan jenis bencana yang mereka hadapi.
Dengan adanya data Regsosek yang terhubung dengan berbagai data sektoral lain, pemerintah akan mampu meningkatkan kesiapsiagaan terhadap situasi darurat. Perencanaan program adaptif, pengembangan ketangguhan masyarakat, dan ketersediaan anggaran penanganan bencana dapat disusun berdasarkan kombinasi informasi resiko bencana dan kerentanan penduduk. Pergerakan cepat pemerintah dalam menjangkau dan melindungi kelompok yang paling rentan saat bencana akan lebih mudah dilaksanakan dengan data yang akurat dan menyeluruh. Terakhir, pemulihan dan monitoring perkembangan kesejahteraan penduduk yang terdampak bencana akan lebih efektif dengan data aktivitas ekonomi dan kondisi sosial yang terpantau berkala, seperti halnya yang dikembangkan melalui Regsosek.
Visi program perlindungan sosial dan pembangunan yang adaptif adalah melindungi dan menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa kecuali baik pada kondisi normal maupun darurat kebencanaan. Hal ini tentu didukung dengan data sosial ekonomi penduduk 100 persen yang akurat dan mutakhir. Melalui program yang adaptif dan Regsosek, Bu Ana dan seluruh penduduk Indonesia yang menghadapi resiko bencana akan lebih yakin, karena sistem yang terbangun akan lebih resilien dan cepat bergerak dalam meminimalkan dampak negatif bencana terhadap masyarakat. (*)
