TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan empat pesan saat puncak peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023. Salah satunya menyangkut tahun politik, berkaitan dengan Pemilu Serentak 2024.
"Media massa harus terus berpegang teguih pada idealisme, obyektif dan tidak tergelincir dalam polarisasi," kata Jokowi dalam acara yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 9 Februari 2023.
Menurut kepala negara, media harus mendorong pelaksanaan Pemilu 2024 supaya berjalan jujur, adil, dan meneguhkan persatuan Indonesia. "Media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi yang keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi," kata dia.
Memasuki tahun politik ini, sejumlah kejadian mencuat terkait dengan pers. Salah satunya melibatkan PDI Perjuangan, partainya Jokowi. Baru-baru ini, PDIP mengadukan Media Indonesia dan Metro TV kepada Dewan Pers.
Kedua media ini dimiliki oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem. Pengaduan dibuat PDIP ihwal pemberitaan HUT PDIP ke-50 di JIExpo pada 10 Januari 2023 lalu.
Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Yanuar P. Wasesa mengamini bahwa pemberitaan itu dinilai menyerang kehormatan partai dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Yes (dinilai menyerang kehormatan partai dan Ketum). Terlebih lagi, 2 media itu nyata-nyata tidak berpedoman pada kode etik jurnalistik,” kata Yanuar kepada Tempo, Sabtu, 21 Januari 2023.
Selain soal polarisasi di tahun politik, Jokowi menyampaikan bahwa dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dahulu, kata dia, isu utama adalah kebebasan pers. "Selalu itu yang kita suarakan. tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser, kurang bebas apalagi kita sekarang ini?" kata dia.
Jokowi menyebut pers saat ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital, di mana semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sehingga, ia menilai masalah utama saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.
"Karena masyarakat kebanjiran berita dari media sosial dan media digital lainnya, termasuk platform-platform asing," kata dia.
Tantangan Berat Media Konvensional
Berikutnya, Jokowi juga menyadari industri media konvensional menghadapi tantangan berat. Salah satunya sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil media digital, terutama platform-platform asing. "Ini sedih loh kita," kata dia.
Sehingga, kata Jokowi, tadi malam di sudah mengundang beberapa tokoh pers makan durian. Saat ini, ia menyebut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.
Selain itu, Jokowi juga menyebut ada lagi usulan lain yaitu Rancangan Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme yang Berkualitas. "Saran saya bertemu kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini, jangan lebih dari satu bulan, saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," kata dia.
Terakhir, Jokowi berpesan bahwa peran utama media kini semakin penting untuk menyampaikan kebenaran dan menyingkap fakta. Terutama, di tengah keganasan fenomena post truth. "Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth dan membangun optimistisme," kata dia.
Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak, baik lembaga pemerinah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swasdaya masyarakt, mendukung keberadan media arus utama. Di satu sisi, Jokowi menyebut media arus utama harus melakukan inovasi dan adaptif dengan teknologi untuk bisa eksis dan bertahan.
Namun, Jokowi merasa media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. "Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Pilihan editor : Hari Pers Nasional 2023: Ketika Jokowi Bicara Kebebasan Pers Menjelang Pemilu
