TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Riset DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri turun tangan menyelesaikan kisruh di lembaga itu. Menurut dia, peran Megawati sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut.
“Sebagai Ketua Dewan Pengarah, Megawati dapat memberikan arahan yang baik bagi Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa, 7 Februari 2023.
Dia mengatakan Megawati perlu mempelajari kondisi objektif BRIN saat ini. Termasuk latar belakang keluarnya rekomendasi Komisi VII DPR RI ihwal usulan mengganti Ketua BRIN Laksana Tri Handoko.“Kini saatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Mega mengambil sikap tegas untuk mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal penggantian Kepala BRIN,” ujarnya.
Mulyanto menjelaskan, Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah punya kewenangan dan kapasitas untuk mengatasi masalah di tubuh BRIN, sehingga tujuan BRIN tetap konsisten sesuai cita-cita awal pembentukannya. Ia mengaku tak ingin BRIN jadi oleng dan terpuruk karena tidak dikelola dan dikonsolidasikan denga baik.
Oleh sebab itu, ia menyarankan Megawati turun tangan dan berdialog dengan para peneliti, perekayasa, para tokoh iptek, serta para sesepuh pembangunan iptek nasional. Tujuannya, kata dia, untuk menyerap aspirasi mereka dari hati ke hati.
Menurut Mulyanto, peran Megawati sangat vital untuk menyelamatkan bangunan riset dan teknologi nasional. Dia menyebut Megawati perlu bergerak secepatnya sebelum terlambat. “Sebelum terlambat dan kadung ambruknya sendi-sendi kelembagaan Iptek tersebut,” kata dia.
PDIP Sebut Masalah BRIN Karena Proporsional Terbuka
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi sorotan terhadap kinerja BRIN yang belakangan ini dicap buruk. Adapun Ketua Dewan Pengarah BRIN adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto mengatakan Megawati sudah mendengar isu mengenai BRIN itu. Kendati demikian, menurut dia, polemik BRIN muncul akibat Pemilihan Umum yang digelar menggunakan sistem proporsional terbuka. “Iya, sudah (Bu Mega mendengar kabar BRIN). Itu akibat proporsional terbuka,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jumat, 3 Februari 2023.
Adapun salah satu isu yang disoroti dari BRIN adalah anggaran jumbo dalam program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas sejak tahun lalu. Program ini dikemas dalam bentuk pelatihan yang disebut-sebut menguntungkan anggota dewan dan konstituennya di daerah pemilihan (dapil).
Hasto menjelaskan, sistem proporsional terbuka membuat anggota dewan mendorong program-program di dapil itu. Padahal, kata dia, anggaran BRIN memang terbatas.
Dia menyebut BRIN sedang melakukan proses konsolidasi, membangun ekosistem, dan mendorong kegiatan riset serta inovasi. Bahkan, kata dia, banyak kinerja positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik.
Oleh sebab itu, Hasto mengatakan sudah menugaskan Ketua Fraksi DPR PDIP Utut Adianto serta Sekretaris fraksi Bambang Wuryanto untuk menindaklanjuti hal ini. “Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain,” kata dia.
Pilihan Editor: Begini Jawaban Laksana soal Desakan Mundur dari Kepala BRIN
