Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Turunkan Ribuan Massa Senin Pekan Depan

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Massa aksi dari Partai Buruh dan beberapa serikat buruh lainnya menggelar aksi di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Januari 2023. Mereka menggelar aksi untuk menolak Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh kembali akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. Demonstrasi tersebut akan digelar di berbagai daerah pada Senin, 6 Februari 2023. 

Dalam keterangan tertulisnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan ribuan buruh akan menggelar demo di depang Gedung DPR RI. Selain itu, aksi serupa akan dilakukan di berbagai daerah Serang-Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Batam, Pekanbaru, Ternate, Ambon, Kupang dan kota industri lainnya. 

"Partai Buruh akan menyuarakan penolakan terhadap isi Perppu No 2 Tahun 2022 terkait omnibus law Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 2 Februari 2023. 

Said mengatakan dalam aksi penolakan Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut, massa aksi akan membawa sembilan poin tuntutan utama, yaitu: soal upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, PHK, pengaturan cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, dan sanksi pidana.

Menolak RUU Kesehatan

Selain menolak Perpu Cipta Kerja, dalam aksi itu, buruh juga akan melakukan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Hal yang menjadi sorotan buruh terkait pengurangan unsur buruh dalam Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Sosial).

Dalam RUU Kesehatan yang akan dibahas oleh DPR dengan metode Omnibus Law tersebut, menurut Said, unsur buruh dikurangi menjadi satu.

“Yang membayar BPJS itu buruh. Kok wakil kami dikurangi. Kok malah unsur buruh dan pengusaha yang dikurangi. Harusnya yang dikurangi itu gaji DPR itu,” kata dia.

Selain itu, Said menyatakan mereka juga menolak perubahan posisi BPJS dari yang semula di bawah presiden menjadi di bawah Menteri Kesehatan. Kondisi tersebut kata Said, berbeda dengan tatanan jaminan sosial yang ada di seluruh dunia.

"Mayoritas di bawah Presiden, bukan kementerian," ucapnya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyatakan, BPJS sebagai lembaga yang mengumpulkan uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar sudah semestinya berada di bawah presiden. 

Partai Buruh juga berikan dukungan terhadap organisasi tenaga kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Menurut Partai Buruh, surat izin praktik dokter tidak boleh dikeluarkan sembarangan, lantaran pelayanan kesehatan mempertaruhkan hidup dan mati pasien.  

“Secara bersamaan dengan penolakan terhadap RUU Kesehatan," 

Desak agar RUUU PPRT segera disahkan

Said menyatakan mereka juga, Partai Buruh mendesak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan. 

"Hal ini sebagaimana yang diminta presiden,” ujarnya.

Aksi penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa serikat buruh pada 14 Januari 2023. Mereka menggelar demonstrasi di depan Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. 

Perpu Cipta Kerja ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Desember 2022. Penerbitan Perpu tersebut menuai polemik bukan hanya karena isinya bermasalah, akan tetapi Jokowi dianggap melanggar ketentutan soal pembentukan peraturan pengganti perundang-undangan. Sejumlah pihak menilai tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga Jokowi harus menerbitkan Perpu tersebut. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS Jadi Partai ke-9 Bobby Nasution Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub Sumut

48 detik lalu

Tim Internal Bobby Nasution, Muhammad Ricky Pangeran mengambil formulir bakal calon Gubernur Sumatera Utara di Kantor DPW Sumut, Kota Medan, Rabu 22 Mei 2024. ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean
PKS Jadi Partai ke-9 Bobby Nasution Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Cagub Sumut

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengambil formulir pendaftaran bakal cagub Sumut di DPW PKS. Artinya, Bobby sudah mengambil formulir di 9 partai politi


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Hasto Kristiyanto Sebut Kekuatan Partai Ada dari Seluruh Kader

4 jam lalu

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara Temu Kangen dan Silaturahmi dengan senior partai di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Desember 2022.  Para senior PDIP yang hadir itu antara lain, Panda Nababan, Tumbu Saraswati, Rahmat Hidayat, Rudi Harsa, Emir Moeis, Dewi Jakse, Andreas Pareira, Firman Djaya Daeli, Jacob Tobing, Teras Narang, Idham Samawi, Agnita Singedekane, Pataniari Siahaan, Bambang Praswanto, HM. Sukira, Sirmadji, Daryatmo Mardiyanto. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Hasto Kristiyanto Sebut Kekuatan Partai Ada dari Seluruh Kader

PDIP tidak akan melakukan refleksi khusus meski Jokowi tidak hadir dalam rakernas.


Analis Ungkap Peluang Dinasti Jokowi Gabung Gerindra setelah Bobby Nasution

4 jam lalu

Boby Nasution menggunggah foto putranya, Panembahan Al Nahyan Nasution yang mengenakan celana pendek dan kaos kutang saat foto bersama keluarga di acara siraman Kaesang Pangarep menjelang pernikahannya dengan Erina Gudono. Cucu keempat Jokowi, Nahyan mencuri perhatian warga dengan tingkah lucunya di sepanjang acara pernikahan. Twitter/Boby Nasution
Analis Ungkap Peluang Dinasti Jokowi Gabung Gerindra setelah Bobby Nasution

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, resmi bergabung dengan Partai Gerindra setelah dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.


Jokowi Khawatir Harga Minyak Naik Pasca Meninggalnya Presiden Iran, Pengamat Energi: Berlebihan

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo usai menerima 12 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Negara-Negara Sahabat untuk Indonesia saat Upacara Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Negara-Negara Sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 Oktober 2023. 12 nama duta besar tersebut adalah, Duta Besar India H.E. Mr Sandeep Chakravorty, Duta Besar Brazil H.E. Mr. George MonteiroPrata, Duta Besar Swedia H.E. Mr. Daniel Blockert, Duta Besar Cyprus H.E. Mr. Nicholas Panayiotou, Duta Besar  Argentina H.E. Mr. Gustavo Ricardo Coppa, Duta Besar Uni Eropa H.E. Mr. Denis Chaibi, Duta Besar Dominica H.E. Mr. Robert MikyTakata Pimentel, Duta Besar Inggris & Irlandia Utara H.E. Mr. Dominic James Robert Jermey OBE CVO, Duta Besar Slovakia Y.M. Tn. Tom Ferko, Duta Besar Iran H.E. Mr. Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Jamaica H.E. Ms. Shorna-Kay Marie Richards, Duta Besar Islandia H.E. Mr. StefnHaukurJhannesson. TEMPO/Subekti.
Jokowi Khawatir Harga Minyak Naik Pasca Meninggalnya Presiden Iran, Pengamat Energi: Berlebihan

Meninggalnya Presiden Iran dipastikan tidak berdampak pada harga minyak dunia. Harga minyak turun tipis sehari setelah peristiwa kecelakaan.


Hasto: Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi di Bali Dalam Rangka Tugas Negara

12 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Hasto: Pertemuan Puan Maharani dan Jokowi di Bali Dalam Rangka Tugas Negara

Hasto Kristiyanto mengatakan Jokowi dan Puan Maharani dalam rangka tugas kenegaraan.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Hasto Singgung soal Spirit Penegakan Demokrasi Hukum

13 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Hasto Singgung soal Spirit Penegakan Demokrasi Hukum

Hasto Kristiyanto mengatakan hanya mengundang figur yang memiliki spirit menegakkan demokrasi hukum pada kegiatan Rakernas PDIP akhir pekan ini.


Jokowi Kumpulkan Pratikno hingga Sri Mulyani Rapat Tim Penilaian Akhir

14 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jumat 3 Mei 2024. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi Kumpulkan Pratikno hingga Sri Mulyani Rapat Tim Penilaian Akhir

Rapat Tim Penilaian Akhir biasanya dilakukan untuk menentukan calon penjabat kepala daerah oleh Jokowi.


Sikap PDIP di Dalam atau Luar Pemerintah Bakal Diputuskan saat Penutupan Rakernas

14 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, saat memberikan keterangan di Galeri Nasional Indonesia, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sikap PDIP di Dalam atau Luar Pemerintah Bakal Diputuskan saat Penutupan Rakernas

Sikap politik PDIP biasanya selalu dibahas dalam Kongres Partai. Namun saat ini dibahas di rakernas karena ada hal strategis yang perlu sampaikan.


Jusuf Kalla Anggap Wajar PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas

15 jam lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menyambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di kediamannya, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Kedatangan pimpinan MPR RI ini merupakan silahturahmi kebangsaan kepada para tokoh bangsa usai putusan final pemilihan umum (Pemilu) 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jusuf Kalla Anggap Wajar PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas

Jusuf Kalla menyebut Jokowi bukan kader PDIP lagi.


Projo Dukung Jokowi jadi Ketum Parpol: Terlalu Muda untuk Pensiun

16 jam lalu

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Projo Dukung Jokowi jadi Ketum Parpol: Terlalu Muda untuk Pensiun

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi juga tak menampik ada suara yang sudah menyinggung Jokowi segera masuk parpol.