Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

Editor

Nurhadi

Ilustrasi pengadilan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Sistem peradilan di Indonesia memiliki beberapa jenis. Terdapat lembaga pengadilan yang menangani proses hukum sesuai dengan ruang lingkupnya.

Peradilan dan pengadilan memiliki perbedaan makna. Peradilan merupakan proses hukum yang dijalankan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang melaksanakan proses pengadilan.

Berikut empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia:

1. Badan Peradilan Umum

Peradilan umum berlaku untuk rakyat yang menempuh jalur hukum. Badan ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2004. Umumnya menangani perkara perdata dan pidana. Terdapat pengadilan bertingkat, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat pertama dilaksanakan di pengadilan negeri di ibu kota kabupaten/kota. Adapun tingkat banding dilaksanakan di pengadilan tinggi di ibu kota provinsi.

2. Badan Peradilan Agama

Peradilan selanjutnya adalah peradilan agama yang berlaku untuk orang-orang beragama Islam. Peradilan ini menyelesaikan berbagai perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, hingga ekonomi syariah yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 Tahun 1989.

Tak hanya peradilan umum, peradilan agama juga memiliki sistem bertingkat yang mana tingkat pertama pada Pengadilan Agama di ibu kota kabupaten/kota dan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama di ibu kota provinsi.

3. Badan Peradilan Militer

Tidak berbeda jauh dengan dua peradilan sebelum ini, Peradilan Militer berada pada ruang lingkup Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara. Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, terdapat Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah peradilan sengketa. Diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004, PTUN memiliki sistem bertingkat, yakni tingkat pertama pada PTUN di ibu kota kabupaten/kota dan Peradilan Tinggi TUN di ibu kota provinsi.

PUTRI INDY SHAFARINA

Baca juga: Mengenal Peradilan Militer, Pengertian, dan Wewenangnya






Undang-undang Reformasi Peradilan Israel Jalan Terus

1 hari lalu

Undang-undang Reformasi Peradilan Israel Jalan Terus

Reformasi peradilan Israel dinilai pengkritik akan mempolitisasi sistem peradilan dan membahayakan kemandiriannya.


Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

3 hari lalu

Warga Pulau Pari Tuntut Ganti Rugi ke Holcim Ltd Rp 238 Juta Lewat Pengadilan Swiss

Empat warga Pulau Pari melayangkan gugatan ke Pengadilan Swiss menuntut Holcim Ltd. bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang timbul.


Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

6 hari lalu

Terdakwa Kasus Korupsi Dana Tabungan Perumahan TNI AD Divonis 16 Tahun Penjara

Terdakwa kasus korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Yus Adi Kamrullah dan Ni Putu Purnamasari, divonis 16 tahun


Angka Perceraian di Depok Menurun pada 2022

11 hari lalu

Angka Perceraian di Depok Menurun pada 2022

Faktor perceraian di Depok masih didominasi karena perselisihan dan pertengkaran


Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

14 hari lalu

Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

Sidang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melawan 18 konsumen Meikarta dimulai perdana hari ini. Namun, sidang ditunda dua Minggu lagi karena ada alamat tergugat yang tidak jelas.


PN Medan Hukum Pemilik Arena Judi 1 Tahun Penjara, 2 Kasirnya Dihukum 4 Bulan Lebih Lama

19 hari lalu

PN Medan Hukum Pemilik Arena Judi 1 Tahun Penjara, 2 Kasirnya Dihukum 4 Bulan Lebih Lama

Majelis hakim PN Medan memvonis pemilik arena judi Tek Siong 1 tahun penjara, sedangkan dua kasirnya dihukum 16 bulan penjara.


Elon Musk Dituduh Menipu saat Akan Memprivatisasi Tesla

19 hari lalu

Elon Musk Dituduh Menipu saat Akan Memprivatisasi Tesla

Elon Musk, dituduh "berbohong" ketika mengatakan bahwa pendanaan "dijamin" untuk menjadikan Tesla pribadi, sehingga pemegang saham rugi besar


PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

20 hari lalu

PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

PN Bogor mengabulkan permohonan praperadilan tiga pegawai Kemenkop UKM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan


Hunter Biden Minta Anaknya Tak Pakai Nama Keluarganya

21 hari lalu

Hunter Biden Minta Anaknya Tak Pakai Nama Keluarganya

Hunter Biden meminta pengadilan agar jangan mengizinkan Roberts menggunakan nama Biden sebagai nama belakang putri mereka.


Apa itu Dispensasi Kawin dan Syaratnya?

24 hari lalu

Apa itu Dispensasi Kawin dan Syaratnya?

Hingga pekan pertama Januari 2023, sudah tercatat 7 remaja mengajukan dispensasi kawin di Ponorogo. Apakah itu dispensasi kawin?