Survei Algoritma: Publik Respons Negatif Soal Penundaan Pemilu dan Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Demonstran menampilkan poster pada aksi hari buruh dan reformasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu 21 Mei 2022. Aksi yang bertepatan dengan peringatan 24 tahun reformasi tersebut membawa 14 tuntutan, yaitu pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, penolakan revisi UU PPP, diturunkannya harga minyak goreng dan tolak penundaan Pemilu. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah

TEMPO.CO, Jakarta - Survei dari Lembaga Algoritma menemukan sebanyak 76,9 persen responden tidak suka dengan rencana penundaan Pemilu. Sedangkan 65,8 persen tidak suka jika ada perpanjangan masa jabatan presiden.

Direktur Riset dan Program Algoritma Fajar Nursahid mengatakan elite politik membawa isu ini sebagai agenda politik, namun publik justru memiliki resistensi yang tinggi.

"Ada resistensi yang kuat dari agenda publik, dimana publik memberikan catatan jangan main-main dengan agenda ini," katanya saat publikasi survei Algoritma tentang Proyeksi Politik 2023 Menuju Pemilu 2024: Antara Elektabilitas dan Resistensi. 

Baca juga: Survei LSI: Tingkat Kepuasan atas Kinerja Jokowi Capai 76,2 Persen

Fajar menyebutkan kalau agenda politik ini sebelumnya pernah didorong oleh beberapa parpol, dan menarik reaksi publik. Reaksi itu diartikan Fajar sebagai konfirmasi, memberitahukan adanya kesejangan antara agenda elite politik dengan publik. 

"Konfirmasi ini, saya kira menjadi poin yang bagus, memberikan warning, bahwa sebetulnya kesenjangan agenda elit politik dan masyarakat kita, jadi luar biasa dari respons ini," ujar dia pada Senin, 23 Januari 2023.

Dalam melakukan survei soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden, Algoritma mencari tahu dari partisipan yang merupakan pendukung Jokowi dan non partisipan Jokowi. Hasilnya menunjukkan, sebanyak 53,7 persen partsipan Jokowi menyatakan tidak setuju, 38,5 persen setuju, dan 7,8 persen tidak tahu.

Soal isu penundaan pemilu, pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sebanyak 15,9 peren tidak setuju, 11,8 persen setuju, dan sebanyak 72,3 persen tidak tahu.

Profesor Riset dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R. Siti Zuhro mengatakan hasil survei Algoritma soal respons publik soal isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden itu merupakan kabar baik. Dari situ Siti menilai kalau publik  masih punya rasionalitas yang tinggi.

"Publik masih rasional dan publik pintar, tidak ngeblok-ngeblok, berpihak pada konstitusi," ucapnya.

Survei Algoritma yang dilakukan pada 19 hingga 30 Desember 2022 itu dilakukan terhadap 1.214 responden yang memiliki hak pilih, yakni warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah ketika survei dilakukan.

Survei ini memiliki toleransi atau batas kesalahan (margin of error) sekitar 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka secara langsung dengan responden menggunakan kuesioner.

"Wawancara tatap muka dengan kuesioner dilakukan oleh 66 enumerator," kata dia.

Baca juga: Pengamat Politik Menilai Pernyataan Bamsoet soal Tunda Pemilu 2024 Tak Relevan

ANTARA






Eks Koordinator BRIN Pasuruan Sebut Penutupan Kantor Menghambat Penelitian Astronomi

8 jam lalu

Eks Koordinator BRIN Pasuruan Sebut Penutupan Kantor Menghambat Penelitian Astronomi

Para peneliti tidak mendapat arahan mengenai pemindahan dan mencari kantor BRIN lain secara mandiri.


Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Coworking Space BRIN, Peringkat Internet ASEAN

8 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Coworking Space BRIN, Peringkat Internet ASEAN

Topik tentang gonjang ganjing BRIN terus bergulir menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.


Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

16 jam lalu

Isu Penundaan Pemilu Bergulir Lagi, PPP Tetap Bersiap Ikut Pemilihan Sesuai Jadwal

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyebut gagasan penundaan Pemilu 2024 mungkin terjadi.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

17 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

19 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

19 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

20 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

20 jam lalu

Di Tengah Hiruk Pikuk Penundaan Pemilu, Berikut Jadwal Pemilu 2024, Kapan Tanggal Pemungutan Suara?

KPU sudah memulai tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022 di tengah hiruk pikuk usulan penundaan pemilu. Kapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024?


Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

1 hari lalu

Mardiono Sebut PPP Siap dengan Segala Kemungkinan Seputar Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap dengan segala kemungkinan yang terjadi seputar Pemilu 2024.


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

1 hari lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.