PDIP Adukan 2 Media ke Dewan Pers, Minta Pers Tak Boleh Jadi Alat Propaganda Parpol

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba dalam HUT ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). HUT ke-50 tahun PDI Perjuangan bertemakan Genggam Tangan Persatuan Dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan mengadukan Media Indonesia dan Metro TV kepada Dewan Pers. Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP M. Nurdin mengatakan dewan redaksi dari dua media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan maupun anggota partai politik tertentu.

Padahal, kata dia, izin media tersebut adalah media publik, bukan media internal partai. Oleh sebab itu, Nurdin mengatakan politik pemberitaannya mesti netral, tidak partisan, dan mencerdaskan.

“BBHAR DPP PDI Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV,” kata Nurdin dalam keterangannya, Sabtu, 21 Januari 2023.

Sementara itu, Sekretaris BBHAR PDIP Yanuar P. Wasesa mengatakan pengaduan ini merupakan bagian dari pendidikan politik dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi. Dia menyebut PDIP sangat mendukung kebebasan pers.

Yanuar mengatakan media publik tidak boleh jadi alat propaganda partai politik kendati kepemilikannya terafiliasi dengan ketua umum maupun pengurus teras partai tertentu.

“Akibatnya pemberitaan media tersebut sering tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik, dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik,” ujarnya.

Selain itu, Yanuar menyebut BBHAR PDIP mengusulkan kepada Dewan Pers agar membuat kebijakan maupun regulasi ihwal media massa yang terafiliasi dengan parpol. Salah satunya dengan pembentukan Satuan Tugas yang memantau pemberitaan demi menjaga independensi pemberitaan di ruang publik.

“Demokrasi akan sehat apabila pers independen, obyektif, dan mengedepankan etika jurnalistik. Dengan demikian campur tangan pemilik media karena vested-interest dengan Parpolnya bisa dihindarkan. Itulah salah satu tujuan gugatan yang kami lakukan," ujarnya.

Laporan pengaduan ini diserahkan kepada Dewan Pers pada Jumat, 20 Januari 2023, kemarin. Yanuar menyebut pengaduan ini mengenai pemberitaan HUT PDIP ke-50 yang digelar di JIExpo pada 10 Januari 2023 lalu.

Adapun Media Indonesia dan Metro TV merupakan bagian dari Media Group yang dipimpin oleh Surya Paloh. Ia juga merupakan Ketua Umum Partai NasDem yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

Baca: NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

1 menit lalu

Cak Imin Harap Reshuffle Kabinet Tidak Sekadar Politis, Waketum PAN: Politis Itu Wajar

Sejumlah petinggi partai koalisi pemerintah bersilang pendapat soal reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi.


Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

1 jam lalu

Jokowi Terbang ke Bali, Reshuffle Kabinet Batal?

Kepergian Jokowi ke Bali membuat isu reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini meredup. Jokowi pun tak mau memastikan akan mengocok ulang para menteri


Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

1 jam lalu

Tak Ada Reshuffle Kabinet Hari Ini, Pengamat: Hasil Kesepakatan Surya Paloh dan Jokowi

Pengamat menilai batalnya pengumuman reshuffle kabinet hari ini karena Jokowi dan Surya Paloh telah memuat kesepakatan pada Kamis lalu.


Soal Kemungkinan NasDem Gabung KIB, Surya Paloh: Mungkin Juga KIB Gabung ke NasDem

2 jam lalu

Soal Kemungkinan NasDem Gabung KIB, Surya Paloh: Mungkin Juga KIB Gabung ke NasDem

Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, masih membuka peluang anggota Koalisi Perubahan bertambah.


Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

2 jam lalu

Surya Paloh Anggap Kunjungan ke Golkar Prioritas bagi NasDem

Surya Paloh menyebut modal kebersamaan dan catatan sejarah benar-benar terasa kala menyambangi Golkar.


Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

3 jam lalu

Surya Paloh Berencana Kunjungi Megawati, Berharap Diterima dengan Baik

Surya Paloh berharap suasana kebatinan maupun penerimaan dari PDIP sama seperti yang dirasakannya kala menyambangi Golkar hari ini.


Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

3 jam lalu

Rencana Kaesang Pangarep Masuk Politik, Jadi Rebutan Parpol Siap Tampung

Rencana Kaesang Pangarep, anak Presiden Jokowi yang ingin terjun ke dunia politik menuai beragam respons dari banyak parpol. Siapa siap tampung?


Cerita Surya Paloh soal Pertemuannya dengan Jokowi

4 jam lalu

Cerita Surya Paloh soal Pertemuannya dengan Jokowi

Surya Paloh mengaku kunjungannya ke Golkar bukan atas arahan Jokowi.


Surya Paloh Sebut Pertemuannya dengan Airlangga Hartarto Hal yang Baik

7 jam lalu

Surya Paloh Sebut Pertemuannya dengan Airlangga Hartarto Hal yang Baik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyambangi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar


Kepastian Reshuffle Kabinet, Jokowi Kembali Ingatkan Soal Rabu Pon

7 jam lalu

Kepastian Reshuffle Kabinet, Jokowi Kembali Ingatkan Soal Rabu Pon

Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dalam reshuffle kabinet yang sudah ramai diperbincangkan