Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PKS: Jika Perlu, Kita Bersama-sama Menghadap Presiden

Reporter

Editor

Febriyan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memberi keterangan saat menjalin pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Ahad, 8 Januari 2023 TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan partainya bersama 7 partai parlemen lain tetap pada sikap menolak sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai. Bahkan, kata dia, PKS sudah mengajukan diri ke Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materiil Undang-Undang Pemilihan Umum soal sistem proporsional terbuka.

Syaikhu menyebut Partai Golkar merupakan koordinator 8 fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup. Kendati demikian, jika perlu menghadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mendiskusikan isu ini, Syaikhu mengatakan hal itu mesti disepakati oleh 8 parpol.

“Kita menghormati bahwa dalam kesepakatan 8 partai ini, kemarin kan dikoordinatori oleh Golkar. Nanti kita lihat, jika perlu menghadap Presiden, kita akan bersama-sama. Yang 8 partai ini akan tetap bersama,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Januari 2023.

8 partai politik sepakati 5 poin

Sebanyak 8 dari 9 partai politik parlemen menolak Pemilu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup. Satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pada Ahad, 8 Januari 2023 lalu, sebanyak 7 parpol bersua di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka adalah Golkar, Gerindra, NasDem, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Partai Gerindra yang tak mengirimkan perwakilan meskipun tetap menyatakan ikut menolak sistem proporsional tertutup.

Persamuhan ini menghasilkan 5 poin kesepakatan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan poin pertama menegaskan 8 parpol menolak sistem proporsional tertutup demi mewujudkan komitmen menjaga demokrasi Indonesia.

Dia menjelaskan, sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi bagi Indonesia. Di sisi lain, Airlangga menyebut sistem proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dalam menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari 2023.

Dia menyebut 8 parpol ini berkomitmen untuk berkompetisi secara sehat dan damai dalam Pemilu 2024. Ia turut menegaskan bahwa persamuhan 8 parpol ini akan kembali digelar untuk mengawal sikap penolakan terhadap usulan sistem proporsional tertutup.

“Ini bukan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” kata dia.

Kedelapan parpol kembali membuat pernyataan sikap bersama pada Rabu, 11 Januari 2023 lalu. Bertempat di Gedung DPR, mereka kembali menegaskan penolakannya dan menyatakan bakal mengawal demokrasi Indonesia agar tetap ke arah yang lebih maju.

Sistem proporsional terbuka digugat ke MK oleh kader PDIP

Adapun gugatan uji materiil UU Pemilu soal sistem proporsional terbuka ini kembali diajukan ke MK pada akhir November lalu. Salah satu pemohon perkara adalah pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono. Selain itu, pemohon juga terdiri atas lima warga sipil, yakni Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. 

Seharusnya, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi ini pada Selasa kemarin, 17 Januari 2023. Akan tetapi sidang itu ditunda setelah DPR mengirimkan surat permintaan agar sidang digelar secara luring.






Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

17 menit lalu

Budiman Sudjatmiko Cerita ke Jokowi soal Keliling Desa hingga Kepala Desa yang Demo

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 lalu.


Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

46 menit lalu

Faisal Basri Kritik Jokowi Soal Larangan Ekspor: Segala Kebjakan Dibajak Kepentingan Oligarki

Faisal Basri mengkritik kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sejumlah komoditas. Menurut dia, langkah tersebut seringkali sembrono.


Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

56 menit lalu

Muzani Bilang HUT ke-15 Gerindra Digelar Sederhana, Tak Undang Jokowi

Muzani menegaskan, terbatasnya ruang aula kantor pusat Gerindra itu tak memungkinkan untuk mengundang banyak tamu.


Anak Haji Lulung dan Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad Mundur dari PPP

1 jam lalu

Anak Haji Lulung dan Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad Mundur dari PPP

Anak Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana sempat menjadi Ketua DPW PPP DKI Jakarta selama 9 bulan, sebelum mengundurkan diri.


Proses Penentuan Capres Cawapres Koalisi Gerindra dan PKB Terus Berjalan

1 jam lalu

Proses Penentuan Capres Cawapres Koalisi Gerindra dan PKB Terus Berjalan

Jazilul menyebut PKB dan Gerindra sudah satu suara memenangkan Pilpres 2024.


Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

2 jam lalu

Jokowi Akan Terbitkan PP untuk Dana SDM Desa, Budiman Sudjatmiko Beberkan Isinya

Budiman Sudjatmiko menyatakan telah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menambah anggaran khusus untuk pengembangan SDM desa.


Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

3 jam lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Gerindra Rayakan HUT ke-15 Besok, Politikus PKB Belum Tahu Diundang atau Tidak

3 jam lalu

Gerindra Rayakan HUT ke-15 Besok, Politikus PKB Belum Tahu Diundang atau Tidak

Partai Gerindra bakal merayakan hari jadinya ke-15 tahun di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

3 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

4 jam lalu

PPP soal Bergabungnya Sandiaga: Doakan Saja

Sandiga juga meminta agar tidak ada lagi pertanyaan yang menyebut dirinya bakal pindah ke PPP.