KPK Sita Bukti Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Pulogebang Setelah Geledah Kantor DPRD DKI Jakarta

Editor

Febriyan

Penyidik KPK membawa koper usai melakukan pengeledahan kantor DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa 17 Januari 2023. KPK mengeledah kantor DPRD DKI Jakarta terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut tim penyidik telah menuntaskan proses penggeledahan di Kantor DPRD DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan dari upaya geledah tersebut tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti dari beberapa ruangan.

Ali mengatakan total ada enam ruangan yang diperiksa oleh tim penyidik kemarin. Ia menjelaskan ruangan tersebut antara lain ruang kerja pimpinan di lantai 10, ruangan kerja di lantai 8, ruangan kerja di lantai 4, dan ruangan kerja di lantai 2.

“Serta tim penyidik juga melakukan penggeledahan terhadap ruangan staff Komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2023.

Geledang ruangan di DPRD DKI Jakarta

Ali menambahkan, tim penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan di DPRD DKI Jakarta. 

Selain itu, Ali mengatakan tim penyidik telah menemukan sejumlah barang bukti terkait kasus mark up pengadaan lahan untuk program rumah DP Nol rupiah tersebut. Barang bukti tersebut, kata dia, berkaitan dengan proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta.

“Tim penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan bukti elektronik,” kata Ali.

Kerugian miliaran rupiah dan penggeledahan ruangan 2 pimpinan DPRD DKI Jakarta

Ali mengatakan kasus pengadaan tanah di Pulogebang tersebut diduga menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Ia menyebut KPK telah menemukan bukti permulaan awal yang cukup dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, KPK masih belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini.

“Untuk pengumuman tersangka, konstruksi perkara, dan lain sebagainya akan kami umumkan pada saatnya,” ujar dia.

Saat ditanya mengenai pemeriksaan tim penyidik terhadap ruang kerja pimpinan DRPD DKI Jakarta M Taufik dan Prasetyo Edi Marsudi, Ali membenarkan hal tersebut. Meski begitu, ia enggan membeberkan apakah tim penyidik mengamankan barang bukti dari ruangan kerja keduanya.

“Ya ruangan pimpinan DPRD DKI Jakarta berada di lantai 10 yang telah diperiksa oleh tim penyidik,” ujar dia.

Kasus Pulogebang pengembangan dari kasus Munjul

Kasus korupsi pengadaan lahan Pulogebang ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya periode 2016-2021 Yoory Corneles Pinontoan dan kawan-kawan. 

Kedua lahan itu dibeli untuk program pembangunan rumah DP nol rupiah. PP Sarana Jaya melakukan pengadaan lahan di Pulogebang pada 2018-2019.  

Nilai pembelian kedua lahan itu diduga digelembungkan dari nilai aslinya sehingga pemerintah harus mengalami kerugian. Untuk kasus Munjul, KPK menyatakan pemerintah DKI Jakarta merugi hingga Rp 152 miliar. Yoory C. Pinotoan saat ini telah divonis enam tahun penjara plus denda Rp 500 juta dalam kasus itu. Sumber Tempo menyebutkan, KPK juga telah menetapak Yoory sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan Pulogebang.






Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

5 jam lalu

Saling Lapor Petinggi KPK karena Formula E

Kengototan KPK mengusut kasus Formula E berdampak pada perpecahan antar-petinggi lembaga itu.


Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

19 jam lalu

Di Depan Jokowi, Firli Sebut Harun Masiku dan 3 Buronan Lain Masih Dikejar

Ketua KPK Firli Bahuri melaporkan upaya penangkapan terhadap Harun Masiku dan tiga buronan kasus korupsi lainnya di depan Presiden Jokowi.


Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

20 jam lalu

Jokowi Tanggapi Harun Masiku Buron 3 Tahun: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan

Jokowi memberikan komentar diplomatis soal Harun Masiku, politikus PDI Perjuangan yang sudah jadi buronan KPK selama hampir 3 tahun.


KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

21 jam lalu

KPK Pastikan Lukas Enembe Sehat dan Mampu Jalani Persidangan

KPK menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Lukas Enembe tersangka dugaan tindak pidana korupsi, sehat dan mampu untuk menjalani persidangan.


Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

21 jam lalu

Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Formula E Jakarta Masih Berjalan, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan masih terus melakukan penyilidikan terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E Jakarta.


Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

1 hari lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

1 hari lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

1 hari lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

2 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

2 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.