TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan pada Pemilu Serentak 2024 mengingat tahun 2023 sudah memasuki tahun politik. Tentara dan polisi diminta memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan agar kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan.
"Jangan pas kejadian baru kita pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini salah siapa ini," kata Jokowi di depan ratusan kepala daerah, pangdam, hingga kapolda beberapa daerah yang hadir dalam Rakornas Kepala Daerah dan FKPD seluruh Indonesia di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2022.
Dalam acara Rakornas Kepala Daerah tersebut, Jokowi juga meminta TNI dan Polri, termasuk kepala daerah, untuk betul-betul menjaga situasi kondusif pada Pemilu Serentak 2024. TNI dan Polri juga diminta tidak berpolitik praktis. Kepala Negara juga berpesan ke semua pihak untuk menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik dan politik identitas.
Pemungutan suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) akan digelar 14 Februari 2024. Tapi rangkaian pemilu sudah mulai digelar sejak tahun lalu dan tahun ini. Pada April sampai November 2023, akan dilakukan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Jokowi kerap berikan wejangan soal politik identitas
Sementara itu, perkara politik identitas bukan hal baru yang diucapkan Jokowi. Kepala negara hampir selalu berperan mengenai isu ini di setiap kesempatan. Terakhir, Jokowi juga mewanti-wanti agar partai politik tidak menggunakan politik identitas saat kampanye. Jokowi meminta mereka mengedepankan adu gagasan.
"Saya selalu titip jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan lagi eranya gontok-gontokan, sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide," ujar Jokowi saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Bulan Bintang (PBB) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 11 Januari 2023.
Beberapa bulan sebelumnya, Jokowi juga pernah menerima hasil kajian dari peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 63 dan 64 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Peserta ini bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Oktober 2022.
Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto menyebut dalam pertemuan itu pihaknya menyerahkan hasil kajian beberapa isu kepada Jokowi.
"PPRA 63 dan 64 sama-sama memberikan hasil kajian mereka yang sudah diseminarkan, PPRA 63 memberikan kajian mengenai konsolidasi demokrasi. Bagaimana mereduksi politik identitas," kata Andi kala itu.
