TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap seterang-terangnya kasus bentrokan antar karyawan PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jokowi meminta Listyo menjaga agar seluruh operasional perusahaan kembali berjalan.
"Karena ini juga tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar, yang tentunya terdampak bila operasional perusahaan ini terganggu," kata Kapolri menjelaskan perintah Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 16 Januari 2022.
Sebelumnya, bentrokan terjadi pada Sabtu malam, 14 Januari 2023. Akibatnya, dua tenaga kerja Indonesia alias TKI dan satu tenaga kerja asing alias TKA tewas.
Listyo Sigit menjelaskan bentrokan di pabrik smelter ini dipicu oleh provokasi karena adanya ajakan mogok kerja dan beberapa masalah industrial yang sedang dibicarakan di perusahaan. Listyo menyebut ajakan mogok dari karyawan ini menimpulkan pro dan kontra, sampai akhirnya terjadi upaya pemaksaan.
Akibat pemaksaan, muncul penolakan oleh sebagian karyawan. Tapi yang disebarkan yaitu seolah-olah terjadi pemukulan oleh TKA ke pekerja Indonesia. "Sehingga inilah kemudian yang memunculkan pengaruh provokasi dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan," kata Listyo.
"Jadi terkait dengan isu provokasi yang ada, saya luruskan bahwa peristiwa yang sebenarnya tidak seperti itu," kata Listyo, membantah kabar TKA yang menganiaya pekerja Indonesia lebih dahulu.
Di pabrik ini, Listyo menyebut ada 1.300 TKA dan 11 ribu pekerja Indonesia yang nantinya akan bertambah menjadi 30 ribu. TKA di sana bertugas untuk menangani pekerjaan teknis dan alih pengetahuan kepada pekerja lokal. Karena di sana ada politeknik untuk kebutuhan alih pengetahuan.
Listyo menyebut peristiwa di Morowali ini sudah bisa diatasi, di mana ada 71 yang ditangkap dan 17 orang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan informasi terakhir, Listyo menyebut perusahaan akan beroperasi kembali besok.
"Saya imbau kepada seluruh masyarakat, juga seluruh karyawan, untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu jelas kebenarannya," kata dia.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut akar masalah ada pada tuntutan kepada perusahaan yang belum direspons. Sehingga, terjadi aksi anarkis untuk merespons sikap perusahaan.
Saat ini, dia menyebut pihaknya sudah menurunkan mediator untuk memediasi tuntutan buruh di PT GNI. Ia juga meminta pengawas provinsi mengawasi kejadian di perusahaan. "Hari ini dua-duanya sudah melakukan mediasi dan sudah dicapai kesepakatan-kesepakatan," kata dia di Istana.
Ia menyebut beberapa tuntutan pekerja sudah direspons oleh perusahaan. "Kami akan lihat seberapa jauh kesepakatan itu dan kami akan mengawasi implementasi kesepakatan itu," kata Ida.
Baca juga : PT GNI Raup Keuntungan Hingga Triliunan Rupiah, Upah Buruh Rp 3,6 juta, Partai Buruh: Memalukan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
