Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Menggantikan Azyumardi Azra, Inilah Profil Ninik Rahayu

Editor

Nurhadi

image-gnews
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dikabarkan telah sembuh dari virus corona COVID-19 pada awal April 2020 setelah sempat dirawat di rumah sakit. Pejabat lainnya yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 antara lain Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya, M Budi Hidayat. Instagram/@Ninikr2309
Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dikabarkan telah sembuh dari virus corona COVID-19 pada awal April 2020 setelah sempat dirawat di rumah sakit. Pejabat lainnya yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 antara lain Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Soebekty dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya, M Budi Hidayat. Instagram/@Ninikr2309
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melalui rapat pleno anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu dilantik sebagai Ketua Dewan Pers masa keanggotaan 2022-2025 pada Jumat, 13 Januari 2023. Ia dipilih menggantikan Azyumardi Azra yang wafat pada 18 September 2022 lalu.

Pengangkatan Ninik sebagai Ketua Dewan Pers menambah daftar panjang perjalanan kariernya. Sebelumnya, wanita yang juga aktivis ini disahkan sebagai anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat. di Dewan Pers, Ninik sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers.

Selain itu, dikutip dari laman resmi Dewan Pers, Ninik diketahui masih aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga berperan dalam diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987.

Di samping itu, pada 2006-2009, Ninik pernah menduduki jabatan Komisioner Komnas Perempuan, kemudian dilanjut pada periode berikutnya, yakni 2010-2014. Ninik juga diketahui aktif sebagai anggota Ombudsman RI pada periode 2016-2021 dan tenaga profesional Lemhannas RI sejak 2020.

Setelah itu, wanita kelahiran Jember, Jawa Timur, ini dikenal giat menyuarakan hak perempuan. Diketahui bahwa ia memiliki peran sebagai direktur dari salah satu perkumpulan perempuan yang bertujuan menghapus diskriminasi dengan cara menjadikan masyarakat Indonesia inklusif dan aktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam dunia penulisan, Ninik pernah menerbitkan buku mengenai politik dan hukum berjudul Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA

Baca juga: Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers Gantikan Azyumardi Azra

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BRI dan Ombudsman Gelar Sosialisasi tentang Pencegahan Maladministrasi

4 hari lalu

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto menghadiri sosialisasi dan edukasi BRI tentang pencegahan maladministrasi yang diadakan oleh Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta, pada Kamis, 17 Oktober 2024. Dok. BRI
BRI dan Ombudsman Gelar Sosialisasi tentang Pencegahan Maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik


Tarik Ulur RUU PPRT, Bagaimana Proses Kelanjutan RUU yang Diperjuangkan 20 Tahun Ini?

5 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Tarik Ulur RUU PPRT, Bagaimana Proses Kelanjutan RUU yang Diperjuangkan 20 Tahun Ini?

Komisioner Komnas Perempuan mengatakan RUU PPRT ini telah diusulkan sejak 20 tahun lalu namun belum kunjung disahkan. Apa masalahnya?


Dugaan Pelecehan Seksual di UPH, Komnas Perempuan Sebut Satgas Wajib Edukasi Korban

11 hari lalu

Kampus UPH. Foto : Istimewa
Dugaan Pelecehan Seksual di UPH, Komnas Perempuan Sebut Satgas Wajib Edukasi Korban

Komnas Perempuan mengatakan, dugaan pelecehan seksual oleh dosen kepada mahasiswanya ini harus dibawa ke ranah hukum untuk jadi pembelajaran.


Komnas Perempuan Minta UPH Bawa Kasus Pelecehan Seksual ke Ranah Hukum

11 hari lalu

Komnas Perempuan bersama Komnas HAM, KPAI dan KND menggelar konferensi pers guna mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Konferensi pers tersebut digelar di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at, 19 Juli 2024. Tempo/Fauzi Ibrahim
Komnas Perempuan Minta UPH Bawa Kasus Pelecehan Seksual ke Ranah Hukum

Salah satu dosen piano di UPH inisial MS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswanya.


Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo

13 hari lalu

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno saat ditemui di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo

Arif Havas Oegroseno mengungkap cerita soal tawaran kursi wamenlu dari Prabowo.


Komnas Perempuan Sebut Guru Honorer Pengungkap Korupsi Seleksi PPPK Langkat Korban Kriminalisasi

14 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Komnas Perempuan Sebut Guru Honorer Pengungkap Korupsi Seleksi PPPK Langkat Korban Kriminalisasi

Meilisya Ramadhani, seorang guru honorer yang mengungkap korupsi seleksi PPPK Kabupaten Langkat, dilaporkan ke kepolisian.


Komnas Perempuan Masih Temukan Banyak Penyiksaan dan Penghukuman Kejam yang Tidak Manusiawi di Indonesia

16 hari lalu

Komnas Perempuan bersama Komnas HAM, KPAI dan KND menggelar konferensi pers guna mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Konferensi pers tersebut digelar di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Jum'at, 19 Juli 2024. Tempo/Fauzi Ibrahim
Komnas Perempuan Masih Temukan Banyak Penyiksaan dan Penghukuman Kejam yang Tidak Manusiawi di Indonesia

Komnas Perempuan menyebut masih menemukan banyak praktik penyiksaan, penghukuman, dan tindakan kejam yang tidak manusiawi di Indonesia.


LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

17 hari lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
LPEM UI: Prabowo-Gibran Perlu Perkuat Penegakan Hukum untuk Menaikkan Penerimaan Pajak

LPEM UI menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memperkuat penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak.


Koruptor Masih Diganjar Vonis Ringan di 2023

18 hari lalu

Koruptor Masih Diganjar Vonis Ringan di 2023

ICW mencatat rata-rata hukuman koruptor pada 2023 hanya 3 tahun 4 bulan. Lemahnya pembuktian, penggunaan UU Pencucian Uang, dan pengawasan hakim.


Laporan Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI, Ini Respons Ketua Terpilih

19 hari lalu

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, dan Majelis Kehormatan Disipiln Kedokteran Indonesia dalam acara ramah tamah bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, 13 Oktober 2024. KTKI melaporkan Kemenkes ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam seleksi pimpinan Konsil Kesehatan Indonesia. Dokumentasi KTKI
Laporan Dugaan Maladministrasi Pemilihan Ketua KKI, Ini Respons Ketua Terpilih

Ketua KKI memberi tanggapan ihwal laporan dugaan maladministrasi yang dilayangkan KTKI.