TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya baru akan menyodorkan nama calon menteri apabila ada permintaan dari Presiden Joko Widodo di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet.
Saleh meminta partai-partai fokus saja membantu Presiden Jokowi melaksanakan tugas. Ia menuturkan PAN bersikap pasif merespons isu perombakan kabinet ini.
"Kita fokus saja membantu presiden melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kalau nanti ada reshuffle, kita sifatnya pasif. Kalau ada permintaan dari kader kita, barulah kita mencari yang sesuai,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Desember 2022.
Dia mengklaim PAN memliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Meski demikian PAN hanya bisa menunggu keputusan Presiden. Ia mengimbau agar partai tidak mendesak Presiden. “Biarkan berjalan apa adanya,” ujar Saleh.
Baca juga: 2 Menterinya Kantongi Banyak Catatan di Tengah Isu Reshuffle, NasDem: Semua Baik-baik Saja
Menurut Saleh, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, dan secara konstitusional, Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan para pembantunya. Evaluasi, kata dia, dapat dilakukan secara rutin atau berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Misalnya, evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.
"Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya,” tuturnya.
Ia menyatakan wajar Presiden mengevaluasi pemerintahannya melalui reshuffle atau pergantian apabila kinerja para pembantunya dirasa kurang cukup.
"Bahkan, dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden".
Pada Jumat lalu, Jokowi membenarkan soal adanya kemungkinan me-reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju. Isu kocok ulang kursi menteri ini mencuat setelah lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Jokowi merombak kabinetnya.
"Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat saat ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.
Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tak menyebut waktu pasti reshuffle akan dilakukan. "Ya, nanti," kata Jokowi saat dicecar soal kepastian waktu reshuffle tersebut.
Isu reshuffle ini mencuat setelah survei yang dilakukan Charta Politika pada 6-18 Desember 2022. Hasil survei itu menunjukkan mayoritas publik setuju apabila Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut angka masyarakat yang meminta reshuffle itu mencapai 61,8 persen. "Saya pikir ini yang paling penting ya buat jadi PR buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy (warisan)," kata Yunarto.
Lebih lanjut, Yunarto menyebut kinerja para menteri menjadi salah satu penyebab Jokowi dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Yunarto menyampaikan reshuffle kabinet perlu dipertimbangkan mengingat ada menteri Jokowi yang berencana maju sebagai calon presiden, calon wakil presiden, atau partainya memiliki posisi politik yang berbeda dengan pemerintahan Jokowi.
"Saya pikir itu harus menjadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat pemerintahan atau presiden yang sudah tidak bisa maju kembali," kata Yunarto.
Sejumlah menteri Jokowi memang digadang-gadang akan maju pada Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan diusung oleh partainya, Gerindra sebagai calon presiden. Demikian halnya dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah diusung partainya, Golkar, sebagai calon presiden.
Sementara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga dikabarkan tengah berburu kursi calon wakil presiden.
Meskipun demikian, desakan agar ketiganya mundur dari kabinet tak sekencang desakan agar Partai NasDem keluar dari koalisi pemerintahan. Partai besutan Surya Paloh itu didesak keluar setelah mereka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Reshuffle kabinet mendatang pun disebut bisa membuat dua menteri Jokowi dari NasDem terdepak.
EKA YUDHA SAPUTRA | M JULNIS FIRMANSYAH
Baca juga: FX Rudy Bertemu Jokowi, PDIP: Jika Diminta Masuk Kabinet, Harus Konsultasi ke Megawati
